MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG – Kinerja pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung kembali mencatatkan prestasi membanggakan. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) tahun 2025 berhasil melampaui target hingga lebih dari 100 persen. Capaian tersebut tak membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung berpuas diri. Justru, Bupati Tulungagung, H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E., langsung memasang target lebih tinggi untuk tahun 2026.
Penegasan itu disampaikan Bupati Gatut Sunu Wibowo saat membuka Sosialisasi Penyampaian SPPT dan Pemungutan PBB P-2 Tahun 2026 yang digelar oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Jumat (6/2/2026).
“Berkat kerja keras dan sinergi semua pihak, realisasi PBB P-2 tahun 2025 melampaui target dan mencapai lebih dari 100 persen. Ini prestasi luar biasa. Tapi saya tegaskan, capaian ini bukan untuk membuat kita terlena. Justru harus menjadi standar yang kembali kita lampaui di tahun 2026,” tegasnya.
Menurut Bupati, keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor, mulai dari Bapenda, perbankan, perangkat daerah terkait, camat, hingga kepala desa yang menjadi ujung tombak pemungutan pajak di lapangan.
Ia menegaskan, PBB P-2 memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah yang menopang pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Karena itu, koordinasi dan kedisiplinan dari tingkat kabupaten hingga desa menjadi kunci utama keberhasilan.
Dalam arahannya, Bupati Gatut Sunu Wibowo menyampaikan sejumlah instruksi tegas. Pertama, distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) harus dilakukan cepat dan tepat. Kepala desa diminta tidak menahan SPPT di kantor desa dan segera mendistribusikannya kepada wajib pajak.
“Semakin cepat SPPT sampai ke tangan warga, semakin cepat pula kesadaran mereka untuk melunasi pajak. Jangan menunda-nunda,” ujarnya.
Kedua, Bupati meminta peran aktif Kasi Pemerintahan di tingkat kecamatan untuk melakukan monitoring ketat terhadap progres pemungutan PBB P-2 di desa-desa. Laporan realisasi diminta disampaikan secara akurat dan tepat waktu, disertai solusi cepat jika ditemukan kendala di lapangan.
Ketiga, Bupati mengingatkan seluruh jajaran agar menjaga integritas dan kepercayaan publik. Pajak, kata dia, merupakan amanah rakyat yang tidak boleh disalahgunakan.
“Saya peringatkan dengan keras, jangan ada penyalahgunaan uang pajak atau penundaan penyetoran ke kas daerah. Sekali kepercayaan rakyat hilang, roda pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik,” tandasnya.
Keempat, pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan secara edukatif, santun, namun tetap tegas. Pemerintah desa diminta memberikan pemahaman bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan nyata yang dirasakan langsung.
Bupati Gatut Sunu juga menegaskan akan memantau langsung kinerja desa dan kecamatan dalam pelunasan PBB P-2 sebelum jatuh tempo. Capaian tersebut akan menjadi bahan evaluasi penting dalam menilai komitmen dan kinerja aparatur di lapangan.
“Tahun 2026 saya ingin Kabupaten Tulungagung kembali menunjukkan prestasi luar biasa dalam capaian PBB. Desa dan kecamatan yang berkomitmen tinggi akan saya catat,” pungkasnya.
Dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas, Pemkab Tulungagung optimistis target PBB P-2 tahun 2026 tidak hanya tercapai, tetapi kembali mencetak rekor baru sebagai fondasi kuat percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
