MATTANEWS.CO, OKI – Reses Anggota DPRD Alek Tri Suyanto di Desa Kebon Cabe, Kabupaten Ogan Komering Ilir, memotret persoalan klasik desa, infrastruktur dasar yang belum tuntas.
Warga menyampaikan kebutuhan pengerasan jalan dari Dusun Tebing Miring menuju Desa Kebon Cabe sepanjang 3 kilometer.
Akses itu menjadi jalur utama mobilitas dan distribusi hasil kebun. Saat hujan turun, jalan berubah licin dan sulit dilalui.
“Jalan dari Dusun Tebing Miring ke Kebon Cabe ini bukan sekadar akses, tapi urat nadi ekonomi warga. Kalau infrastrukturnya layak, pergerakan hasil kebun dan aktivitas masyarakat juga lancar,” kata politisi Hanura, Selasa (17/2/2026).
Selain itu, jalan lingkungan sepanjang 1 kilometer juga diusulkan untuk ditingkatkan. Masalah drainase turut mengemuka. Warga meminta pembangunan gorong-gorong sepanjang 7 meter, lebar 2 meter dan tinggi 1 meter untuk mengurangi genangan.
Tak hanya soal jalan, fasilitas pemerintahan desa ikut menjadi sorotan. Hingga kini, Kebon Cabe belum memiliki kantor desa yang memadai. Warga mengusulkan pembangunan kantor berukuran 9 x 12 meter agar pelayanan publik berjalan lebih tertib dan efektif.
“Pelayanan publik tidak akan maksimal kalau desa belum memiliki kantor yang representatif. Ini harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Balai desa juga membutuhkan rehabilitasi, terutama pada bagian atap dan lantai bangunan berukuran 25 x 40 meter.
Di sektor pendidikan, aspirasi warga tak kalah mendesak. SDN 1 Kebon Cabe membutuhkan pagar sepanjang 200 meter dengan tinggi 1 meter untuk meningkatkan keamanan siswa. Perumahan guru juga belum tersedia.
Warga mengusulkan pembangunan tiga unit rumah dinas agar tenaga pengajar lebih nyaman bertugas.
“Sekolah adalah investasi jangka panjang. Pagar SD, rumah dinas guru, sampai prasarana SMP harus kita dorong bersama agar mutu pendidikan meningkat,” kata Alek.
Sementara itu, pembangunan prasarana SMP Negeri 5 Cengal juga masuk dalam daftar usulan.
Reses di Kebon Cabe memperlihatkan satu benang merah: percepatan pembangunan infrastruktur dasar menjadi kebutuhan mendesak. Jalan, kantor desa, hingga fasilitas pendidikan adalah fondasi agar pelayanan publik dan ekonomi desa dapat bergerak lebih cepat.
Alek menegaskan seluruh aspirasi tersebut telah dicatat untuk diperjuangkan dalam pembahasan anggaran.
“Reses bukan sekadar agenda formal. Ini ruang mendengar langsung suara warga dan memastikan aspirasi mereka masuk dalam prioritas pembangunan,” pungkasnya.
