MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menegaskan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 bukan sekadar laporan rutin, melainkan pijakan penting untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan ke depan.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna XXXIII DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang dipimpin Ketua DPRD, Andie Dinialdie, di Palembang, Senin (30/03/2026).
“LKPJ ini tidak hanya memuat capaian kinerja, tetapi juga menjadi bahan evaluasi menyeluruh untuk memastikan pembangunan ke depan semakin tepat sasaran,” ujar Herman Deru.
Ia menegaskan, penyampaian LKPJ merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
“Ini adalah kewajiban konstitusional kepala daerah sebagai bentuk akuntabilitas kepada DPRD dan masyarakat,” tegasnya.
Dalam paparannya, Herman Deru secara terbuka mengakui masih adanya sejumlah tantangan pembangunan di Sumatera Selatan. Ia menyebut persoalan kemiskinan, stunting, produktivitas pertanian, hingga pemerataan infrastruktur dan investasi sebagai fokus utama.
“Kita tidak menutup mata, masih ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan bersama. Penanganan kemiskinan dan stunting tetap menjadi prioritas,” katanya.
“Di sisi lain, produktivitas pertanian harus terus kita tingkatkan agar ketahanan pangan daerah semakin kuat,” sambungnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Sumsel telah menyiapkan berbagai program strategis yang akan menjadi motor penggerak pembangunan ke depan.
“Kita siapkan pembangunan New Palembang Port Tanjung Carat sebagai pintu baru pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
“Selain itu, ada program berobat gratis Berkat, gerakan Sumsel Mandiri Pangan, serta target menciptakan 100.000 wirausaha muda,” lanjut Herman Deru.
Menurutnya, seluruh program tersebut dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kita ingin pembangunan tidak hanya tumbuh, tetapi juga merata dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan realisasi APBD Tahun 2025 sebagai bagian dari transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“Pendapatan daerah ditargetkan Rp11,12 triliun dan terealisasi Rp10,06 triliun atau 90,43 persen,” jelasnya.
“Sementara belanja daerah terealisasi Rp9,69 triliun atau 86,86 persen dari target,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab.
“Kami berkomitmen menjaga pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, serta efektif dan efisien,” ujarnya.
Menutup penyampaiannya, Herman Deru berharap DPRD dapat memberikan masukan konstruktif melalui pembahasan LKPJ.
“Kami berharap rekomendasi dari DPRD nantinya dapat semakin menyempurnakan program pembangunan yang akan kita jalankan,” pungkasnya.
Usai penyampaian, rapat dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumsel yang akan membahas LKPJ secara lebih mendalam sesuai bidang masing-masing, guna menghasilkan rekomendasi strategis bagi pembangunan Sumatera Selatan ke depan.
