MATTANEWS.CO, CIAMIS – Mahasiswa Galuh Indonesia (MASAGI) melayangkan kritik keras terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis atas dugaan lemahnya pengawasan dan pembinaan terhadap perangkat desa di wilayah Kabupaten Ciamis.
Dalam audiensi yang dilakukan, MASAGI menemukan indikasi serius adanya praktik penyalahgunaan wewenang jabatan oleh oknum perangkat desa di Desa Bangunharja, Kecamatan Cisaga. Dugaan tersebut mencakup praktik rangkap jabatan di lingkungan Dapur SPPG Tyarra Bangunharja yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta mencederai prinsip tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan profesional.
MASAGI menilai, kondisi ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan bentuk pembiaran sistemik yang berpotensi merusak integritas kelembagaan desa. Situasi tersebut memperlihatkan adanya kegagalan serius dalam fungsi kontrol dan pembinaan yang seharusnya dijalankan oleh DPMD Kabupaten Ciamis.
Tidak hanya itu, MASAGI juga menyoroti persoalan lingkungan yang tak kalah krusial. Bau menyengat yang diduga berasal dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dibuang ke saluran irigasi mati menjadi bukti nyata buruknya pengelolaan lingkungan. Hal ini dinilai sebagai bentuk kelalaian yang berdampak langsung terhadap kenyamanan dan kesehatan masyarakat.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, praktik rangkap jabatan oleh perangkat desa yang berpotensi mempengaruhi kebijakan publik merupakan pelanggaran serius yang harus dikenakan sanksi tegas.
MASAGI menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik penyimpangan di tingkat desa. Ketika regulasi sudah jelas dilanggar, maka tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk bersikap pasif.
“Ini bukan sekadar persoalan teknis, ini adalah soal keberpihakan. Apakah pemerintah berdiri bersama rakyat atau justru membiarkan praktik penyalahgunaan kekuasaan terus terjadi?” tegas perwakilan MASAGI.
MASAGI juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti pada audiensi semata. Jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah, maka gerakan lanjutan akan dilakukan sebagai bentuk tekanan politik dan moral.
“Diam adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Kami akan terus mengawal, mengkritik, dan melawan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan di tingkat desa,” tukasnya.
