MATTANEWS.CO, KAPUAS HULU – Tiga dekade otonomi daerah menjadi momentum penting untuk evaluasi. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-XXX di Aula Gedung Pelayanan Terpadu Satu Atap, Senin (27/4/2026).
Pesan tegas mengemuka dalam peringatan tersebut: daerah harus naik kelas, mandiri dalam mengelola potensi, dan tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah Kapuas Hulu, Ambrosius Sadau, bertindak sebagai inspektur upacara dan memimpin langsung jalannya kegiatan. Upacara diikuti oleh jajaran ASN Pemkab Kapuas Hulu bersama unsur Forkopimda yang berdiri khidmat mengikuti seluruh rangkaian.
Dalam kesempatan itu, Ambrosius membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menegaskan bahwa peringatan OTDA bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum memperkokoh komitmen untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa otonomi daerah merupakan instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok.
Tahun ini, peringatan OTDA mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. Tema tersebut menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah dituntut semakin mandiri dan bertanggung jawab dalam mengelola potensi lokal, dengan tetap menjaga sinergi antara pusat dan daerah.
Dalam amanat tersebut, Menteri Dalam Negeri juga menitipkan empat pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Pertama, sinkronisasi antara pusat dan daerah agar perencanaan serta penganggaran berjalan selaras. Kedua, reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Ketiga, peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah. Keempat, penguatan kolaborasi antar daerah dalam menangani persoalan lintas wilayah seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta inflasi pangan.
Selain itu, pemerintah daerah diminta untuk memprioritaskan perbaikan layanan dasar, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Di tengah tantangan global seperti krisis ekonomi, krisis pangan, dan perubahan iklim, daerah juga dituntut mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Langkah strategis yang ditekankan antara lain mendorong swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, penguatan UMKM lokal, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bebas dari korupsi.
Sekda Ambrosius juga mengingatkan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Ia menegaskan agar setiap kegiatan pemerintahan menghindari pemborosan dan memastikan setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)
