MATTANEWS.CO, JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi mengikuti Kick Off Meeting Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia secara hybrid dari Graha Pengayoman, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Dari Jambi, kegiatan tersebut diikuti secara virtual melalui Zoom Meeting oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Dina Rasmalita, bersama jajaran.
Kegiatan ini menjadi momentum awal penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kebijakan hukum yang responsif, efektif, serta berbasis bukti (evidence-based policy).
Forum Komunikasi Kebijakan diharapkan menjadi wadah sinergi antar pemangku kepentingan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih berkualitas dan implementatif.
Dalam sambutannya, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, menyampaikan arah strategis pelaksanaan FKK Tahun 2026 sekaligus memperkenalkan inovasi Legal Policy Hub (LPH).
Platform tersebut dirancang sebagai pusat kolaborasi kebijakan hukum yang nantinya akan terintegrasi dengan SuperApps Kementerian Hukum guna mendukung tata kelola kebijakan yang lebih modern, terukur, dan berbasis data.
“Forum Komunikasi Kebijakan diharapkan menjadi ruang kolaboratif yang mampu mengintegrasikan berbagai perspektif dan masukan dari pusat maupun daerah untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Andry.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan arahan Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas.
Dalam arahannya, Supratman menegaskan pentingnya peran Badan Strategi Kebijakan Hukum sebagai think tank Kementerian Hukum dalam mendukung perumusan kebijakan publik yang responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, setiap produk hukum dan kebijakan harus mampu memberikan solusi atas berbagai tantangan strategis bangsa, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sebagai bentuk penguatan sinergi kelembagaan, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) serta sejumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Salah satu agenda penting dalam rangkaian itu adalah penandatanganan kerja sama antara Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum dengan empat perguruan tinggi, yakni Universitas Brawijaya, Universitas Jember, Universitas Muslim Indonesia, dan Universitas Indonesia.
Kerja sama itu diharapkan dapat memperkuat kolaborasi di bidang penelitian, analisis kebijakan, serta pengembangan rekomendasi kebijakan hukum berbasis kajian akademik.
Selain diikuti jajaran Kementerian Hukum dan kantor wilayah se-Indonesia, forum ini juga melibatkan berbagai mitra strategis, termasuk Lembaga Administrasi Negara dan Ikatan Analis Kebijakan Indonesia, guna memperluas jejaring kolaborasi serta meningkatkan kualitas analisis kebijakan nasional.
Melalui keikutsertaan dalam Forum Komunikasi Kebijakan Tahun 2026, Kanwil Kemenkum Jambi menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan kapasitas analis kebijakan di daerah sekaligus mendorong lahirnya rekomendasi kebijakan yang adaptif, inovatif, dan berbasis bukti.
Diharapkan, forum ini menjadi sarana kolaborasi berkelanjutan dalam mewujudkan kebijakan hukum yang semakin berkualitas dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
