MATTANEWS.CO, JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi mengikuti kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Semester I Tahun 2026 Tingkat Satuan Kerja dan Kantor Wilayah yang diselenggarakan Kementerian Hukum secara hybrid, Selasa (7/7/2026).
Di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Jambi, kegiatan dipusatkan di Aula Pengayoman dan diikuti seluruh operator pengelola keuangan serta Barang Milik Negara (BMN) melalui Zoom Meeting.
Rekonsiliasi dan pemutakhiran data tersebut merupakan tahapan penting dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan BMN Semester I Tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan memastikan kesesuaian, keakuratan, dan validitas data keuangan maupun aset negara yang dikelola oleh setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum.
Dalam pelaksanaannya, para operator melakukan sinkronisasi data serta pemutakhiran informasi pengelolaan aset dan realisasi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, mengatakan kualitas laporan keuangan merupakan cerminan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara.
“Rekonsiliasi dan pemutakhiran data bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan dan pengelolaan BMN yang akurat, transparan, dan akuntabel. Saya berharap seluruh operator dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh agar kualitas laporan keuangan Kanwil Kementerian Hukum Jambi semakin baik,” ujarnya.
Selain melakukan rekonsiliasi data, peserta juga memperoleh penguatan terkait penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan BMN sesuai standar yang ditetapkan. Penguatan tersebut diharapkan mampu meminimalkan potensi kesalahan data sekaligus meningkatkan kualitas pelaporan Semester I Tahun 2026.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Jambi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset negara sebagai implementasi prinsip good governance.
Laporan keuangan yang andal diharapkan dapat mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum.
