MATTANEWS.CO, SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melipatgandakan upaya untuk mempercepat pembebasan lahan proyek pembangunan Flyover Gedangan. Guna memastikan pembayaran ganti rugi warga berjalan tanpa hambatan, Pemkab Sidoarjo telah mengamankan alokasi anggaran fantastis dengan total mencapai Rp400 miliar yang bersumber dari APBD 2026 dan APBD 2027.
Langkah cepat ini diambil untuk mengurai titik kemacetan kronis yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat di kawasan Gedangan. Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan bahwa pemetaan terhadap 122 bidang tanah yang terdampak proyek strategis tersebut kini telah rampung sepenuhnya. Saat ini, fokus pemerintah daerah bergeser pada percepatan penyelesaian administrasi 16 bidang tanah yang masih mengganjal.
“Kami bergerak cepat. Pengumpulan dokumen lahan hingga pengukuran terus berjalan secara paralel. Kami menargetkan proses penilaian harga (appraisal) sudah bisa dimulai pada Agustus nanti,” kata Subandi seusai memimpin rapat koordinasi di Ruang Delta Wicaksana, Sidoarjo, Kamis (16/7/2026).
Untuk memuluskan target tersebut, Pemkab Sidoarjo telah membentuk Tim Pengadaan Tanah khusus. Tim ini bertugas membangun koordinasi melekat secara lintas sektor, mulai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), tim penilai independen, hingga konsultan hukum.
Mengenai detail anggaran, skema pembiayaan ganti rugi lahan dikucurkan dalam dua tahap. Pemkab Sidoarjo mengalokasikan dana sebesar Rp200 miliar dari APBD 2026, dan telah menyiapkan tambahan Rp200 miliar lagi pada APBD 2027 mendatang.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo, Muhammad Makhmud, meluruskan kabar mengenai 16 bidang tanah yang belum tuntas. Menurutnya, persoalan yang dihadapi murni kendala administratif dan bukan disebabkan oleh sengketa hukum.
“Kendala utamanya adalah beberapa pemilik lahan saat ini berdomisili di luar daerah dan belum berhasil ditemui. Selain itu, ada satu bidang tanah yang ahli warisnya mencapai 57 orang dan dokumen kesepakatannya belum lengkap,” ujar Makhmud.
Guna mengatasi persoalan ini, pihak dinas terkait bersama perangkat desa setempat tengah gencar melakukan penelusuran dan komunikasi intensif demi menemui para pemilik lahan yang berada di luar daerah tersebut. Targetnya, seluruh proses pembebasan tanah dapat diselesaikan seratus persen pada tahun ini.
Bupati Subandi pun mewanti-wanti agar koordinasi berkala antarpemangku kepentingan terus diperketat agar proyek tidak molor dari linimasa yang telah ditentukan.
“Kami berupaya semaksimal mungkin. Tahun ini pembebasan lahan harus rampung agar pembangunan fisik jembatan layang bisa segera terwujud demi mengurai kemacetan kronis di kawasan Gedangan,” pungkas Subandi.
