MATTANEWS.CO, JAMBI – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jambi, Jonson Siagian, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Ermasdon, mengikuti Forum Tata Kelola Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Hukum secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Jambi, Selasa (21/7/2026).
Forum yang diselenggarakan Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum tersebut bertujuan memperkuat implementasi tata kelola kinerja organisasi agar selaras dengan kebijakan nasional di bidang reformasi birokrasi, kelembagaan, tata laksana, akuntabilitas kinerja, serta pelayanan publik.
Selain menjadi wadah penyelarasan kebijakan, kegiatan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam mewujudkan organisasi yang adaptif, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada hasil.
Kegiatan diawali dengan laporan sekaligus pengantar dari Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Hukum, Rahmi Widhiyanti. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya penguatan tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan masyarakat, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pada sesi pertama, Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Syafrida Rachmawati Rasahan, menyampaikan materi mengenai Pencegahan dan Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik. Materi tersebut mengulas berbagai langkah pencegahan maladministrasi serta pentingnya evaluasi layanan guna mewujudkan pelayanan publik yang transparan, cepat, tepat, dan sesuai ketentuan.
Sesi berikutnya menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) yang memaparkan kebijakan kelembagaan dan tata laksana adaptif. Selanjutnya, Analis Kebijakan Madya KemenPANRB, Gita Aurora, menjelaskan arah kebijakan reformasi birokrasi yang menitikberatkan pada birokrasi yang efektif, lincah, kolaboratif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pada sesi terakhir, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyampaikan materi mengenai penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi serta penerapan manajemen risiko. Pembahasan tersebut menegaskan bahwa pengendalian internal dan pengelolaan risiko merupakan bagian penting dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
Secara keseluruhan, forum membahas empat isu strategis, yakni pencegahan maladministrasi pelayanan publik, penguatan kelembagaan dan tata laksana adaptif, arah kebijakan reformasi birokrasi, serta implementasi SPIP terintegrasi dan manajemen risiko.
Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Jambi dalam forum ini menjadi wujud komitmen untuk terus memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan akuntabilitas kinerja, memperkokoh sistem pengendalian internal, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Pengetahuan dan arahan yang diperoleh diharapkan dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga mampu mendukung terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
