MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) tancap gas mempercepat program Listrik Masuk Desa (Lisdes) untuk memastikan masyarakat di wilayah pelosok segera menikmati akses listrik.
Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru menilai percepatan Lisdes membutuhkan kolaborasi lintas sektor, terutama antara Pemprov Sumsel, Kementerian Kehutanan, dan PT PLN (Persero). Sinergi tersebut diperlukan untuk menyelesaikan persoalan geografis maupun perizinan kawasan hutan yang masih menjadi kendala di sejumlah titik.
Hal itu disampaikan Herman Deru saat memimpin rapat koordinasi secara daring bersama Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni beserta jajaran dan General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB) Diksi Erfani Umar, Rabu (19/8/2026).
Dalam rapat tersebut, Herman Deru meminta seluruh pihak tidak berjalan sendiri-sendiri agar program penyediaan listrik bagi masyarakat pelosok dapat segera direalisasikan.
“Kami optimistis melalui sinkronisasi perencanaan, penganggaran yang tersedia, dan percepatan perizinan kawasan hutan, program Lisdes ini akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di pelosok Sumsel,” kata Herman Deru.
Menurutnya, pemerataan akses energi merupakan salah satu tantangan yang harus segera diselesaikan, mengingat karakter geografis Sumsel yang cukup beragam.
“Ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerataan akses energi yang selama ini menjadi tantangan berat bagi daerah dengan kondisi geografis yang menantang,” ujarnya.
Herman Deru mengatakan, tidak seluruh wilayah dapat dijangkau dengan pembangunan jaringan listrik konvensional. Sejumlah lokasi berada di kawasan rawa, harus melintasi sungai besar, maupun berada di sekitar kawasan hutan.
Karena itu, Pemprov Sumsel mendorong penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal sebagai salah satu solusi.
“Kenapa PLTS? Karena infrastruktur kabel sulit masuk akibat medan yang spesifik. Lahan basah dan kawasan hutan lindung atau produksi memerlukan penanganan khusus,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemprov Sumsel juga terus mendorong percepatan perizinan melalui skema Perjanjian Kerja Sama (PKS) penggunaan kawasan dengan Kementerian Kehutanan.
“Oleh karena itu, kita ajukan perjanjian kerja sama dengan Kementerian Kehutanan,” katanya.
Herman Deru pun memberikan apresiasi kepada Kementerian Kehutanan yang dinilainya cepat merespons persoalan yang disampaikan Pemprov Sumsel.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kehutanan, Pak Menteri, dan Pak Dirjen, yang telah merespons kami kurang dari 24 jam,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah daerah dan PLN dalam menyelesaikan persoalan teknis di lapangan.
“Kepada GM PLN, inilah pentingnya sikap komunikatif dalam menyelesaikan segala permasalahan,” tegas Herman Deru.
20 Titik Masih Terkendala
Berdasarkan pemetaan di lapangan, dari total sasaran program Lisdes di Sumsel masih terdapat 20 lokasi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Sebanyak 12 lokasi terkendala kondisi geografis, sementara delapan lokasi lainnya berada di kawasan hutan produksi maupun hutan lindung. Beberapa di antaranya berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.
Dirjen Planologi Kehutanan Ade Triajikusumah memastikan Kementerian Kehutanan siap membantu mempercepat proses perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pada prinsipnya Kementerian Kehutanan terbuka. Silakan ajukan dengan mekanisme yang sesuai. Kami akan proses secepat-cepatnya,” tegas Ade.
Dukungan juga datang dari Pemerintah Kabupaten OKI. Bupati OKI Muchendi Mahzareki menyatakan siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dan Pemprov Sumsel agar pembangunan PLTS di wilayahnya dapat segera dimulai.
Menurut Muchendi, masyarakat di sejumlah lokasi bahkan telah menunjukkan komitmen dengan menyiapkan lahan untuk pembangunan infrastruktur listrik.
“Warga masyarakat di lima lokasi sudah siap menghibahkan tanahnya untuk pembangunan PLTS,” ungkap Muchendi.
Ia berharap proses survei lapangan dapat segera dilakukan sehingga titik pembangunan dapat ditentukan.
“Harapan kita, survei bisa segera dilakukan agar titik-titik pemasangan listrik dapat segera ditentukan,” tambahnya.
118 Titik, 6.045 Pelanggan Jadi Sasaran
Sementara itu, GM PLN UID S2JB Diksi Erfani Umar memastikan dukungan anggaran untuk program Listrik Desa telah tersedia.
Ia menyebut terdapat 118 titik yang menjadi sasaran program Lisdes di Sumsel. Dari jumlah tersebut, sebanyak 98 titik secara teknis sudah siap untuk dikerjakan.
“Alhamdulillah, anggaran program listrik desa sudah keluar,” kata Diksi.
Ia menjelaskan, pekerjaan pada 98 titik tersebut ditargetkan dapat berlangsung mulai tahun ini hingga awal 2027.
“Dari 118 titik lokasi tersebut, insyaallah sebanyak 98 titik secara teknis sudah dapat langsung dikerjakan dan ditargetkan selesai pada Desember 2026 hingga Maret 2027,” jelasnya.
Sementara 20 titik lainnya masih membutuhkan penyesuaian karena menghadapi kendala kawasan hutan dan akses menuju lokasi.
“Sebanyak 20 titik masih memerlukan penyesuaian karena berada di kawasan hutan lindung dan menghadapi tantangan akses jalan,” ujar Diksi.
Jika seluruh program berjalan sesuai rencana, manfaatnya akan dirasakan ribuan masyarakat yang selama ini belum mendapatkan layanan listrik.
Diksi menyebut program tersebut secara keseluruhan menyasar lebih dari 6.045 pelanggan yang tersebar di 14 kabupaten di Sumsel.
“Kami sangat membutuhkan informasi dari perangkat desa jika ada titik-titik baru yang belum masuk dalam daftar,” katanya.
Menurut Diksi, dukungan pemerintah daerah dan perangkat desa sangat penting untuk memastikan pelaksanaan program di lapangan berjalan lancar.
“Kelancaran proses di lapangan ini tentu tidak lepas dari dukungan penuh Pemprov Sumsel,” pungkasnya.
Dengan dukungan anggaran, percepatan perizinan, kesiapan lahan, serta pemilihan teknologi PLTS untuk wilayah dengan kondisi geografis khusus, Pemprov Sumsel berharap tidak ada lagi masyarakat di pelosok yang tertinggal dalam mendapatkan akses energi listrik.
