MATTANEWS.CO, JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi memperkuat fasilitasi pembentukan regulasi daerah melalui pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Tebo yang mengatur pedoman penerima beasiswa bagi siswa kurang mampu, siswa berprestasi, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, serta Program Bapak Asuh.
Rapat pengharmonisasian tersebut digelar di Ruang Rapat Harmonisasi I, Gedung Utama Lantai 2 Kanwil Kemenkum Jambi, Kamis (20/8/2026).
Rapat dibuka Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Jambi, Dina Rasmalita, serta melibatkan Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Jambi bersama unsur Pemerintah Kabupaten Tebo.
Dalam pembahasan tersebut, Pemkab Tebo melibatkan Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Pendidikan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta perangkat daerah terkait.
Pelaksanaan harmonisasi merupakan tindak lanjut atas permohonan Pemerintah Kabupaten Tebo melalui surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo tertanggal 18 Agustus 2026.
Pembahasan difokuskan pada penelaahan materi muatan, sistematika, serta teknik penyusunan Ranperbup agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Harmonisasi menjadi tahapan penting dalam pembentukan regulasi karena dilakukan untuk memastikan norma yang dirumuskan memiliki kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak menimbulkan tumpang tindih, serta dapat diterapkan secara efektif ketika ditetapkan.
Ranperbup tersebut diarahkan menjadi landasan dalam penyelenggaraan program beasiswa bagi siswa kurang mampu dan siswa berprestasi, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, serta Program Bapak Asuh di Kabupaten Tebo.
Dengan adanya regulasi yang terarah, pelaksanaan program diharapkan memiliki dasar hukum yang jelas sekaligus memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan di bidang pendidikan.
Melalui kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Jambi terus menjalankan perannya dalam memberikan fasilitasi pengharmonisasian produk hukum daerah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong lahirnya regulasi yang memiliki kepastian hukum, dapat dilaksanakan, serta mampu mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pengharmonisasian Ranperbup Tebo juga diharapkan dapat memperkuat kualitas regulasi daerah sehingga kebijakan di bidang pendidikan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
