MATTANEWS.CO,KAPUAS HULU – Memasuki periode rawan kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengencangkan barisan. Bupati Fransiskus Diaan memimpin langsung rapat koordinasi bersama perusahaan pemegang Hak Guna Usaha dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan melalui Zoom Meeting, Senin ( 7 September 2026)
Rapat ini menjadi langkah strategis untuk menyamakan komando dalam menghadapi puncak Karhutla 2026. Karena di Kapuas Hulu, api tidak bisa dilawan sendirian.
Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah daerah duduk satu meja virtual dengan para pengelola konsesi. Agenda utamanya jelas membahas langkah penanggulangan dan penanganan Karhutla secara terpadu.
Pemerintah mendorong seluruh perusahaan pemegang HGU dan PBPH untuk tidak menunggu api muncul baru bergerak. Pencegahan harus dimulai sejak dini.
Beberapa poin penting yang ditekankan:
1. Meningkatkan kesiapsiagaan. Perusahaan diminta memastikan posko siaga, patroli rutin, dan sistem peringatan dini berjalan.
2. Kesiapan personel dan sarana. Tim pemadam, peralatan, pompa air, dan akses jalan di area konsesi harus siap digunakan kapan saja.
3. Pencegahan berbasis lahan. Larangan membuka lahan dengan cara dibakar kembali ditegaskan. Perusahaan diminta mengedukasi karyawan dan masyarakat sekitar konsesi.
Bupati Fransiskus Diaan dalam arahannya menegaskan, penanganan Karhutla tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah atau BPBD.
“Penanganan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan perusahaan dan masyarakat agar potensi kebakaran dapat ditekan,” ujarnya.
Menurut Bupati, perusahaan memiliki peran besar karena mengelola lahan dalam skala luas. Sementara masyarakat adalah garda terdepan di lapangan. Jika sinergi ini kuat, titik api bisa dipadamkan sebelum membesar.
Bupati juga mengingatkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Sekali api lepas, dampaknya luas. Mulai dari kabut asap, gangguan kesehatan, kerusakan ekosistem, sampai kerugian ekonomi.
” Tahun 2026 diprediksi menjadi periode puncak Karhutla. Faktor cuaca, kondisi lahan gambut, dan aktivitas manusia membuat potensi kebakaran meningkat, “ucap Bupati.
Kemudian, Kapuas Hulu sebagai daerah perbatasan dengan bentang hutan dan lahan gambut yang luas, termasuk wilayah rawan. Karena itu langkah cepat, terpadu, dan efektif menjadi kunci.
“Melalui koordinasi dengan perusahaan HGU dan PBPH, pemerintah ingin memastikan tidak ada celah. Setiap konsesi punya SOP pemadaman, jalur koordinasi dengan desa, kecamatan, dan BPBD jelas, serta logistik darurat tersedia, “harap Bupati.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, Pemkab Kapuas Hulu berharap semua pihak bergerak dalam satu ritme.
“Pemerintah menyiapkan regulasi dan dukungan, perusahaan menjalankan pencegahan di lapangan, dan masyarakat ikut menjaga, “kata Bupati.
Bupati juga mengajak perusahaan untuk aktif dalam kegiatan sosialisasi ke desa. Edukasi tentang bahaya pembakaran lahan dan alternatif pengolahan lahan tanpa bakar perlu terus digencarkan.
“Kami tidak ingin ada saling lempar tanggung jawab. Saat asap datang, semua terdampak. Jadi mari kita cegah bersama-sama,” pesan Bupati.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk melakukan pemantauan harian, pelaporan cepat jika ada titik api, dan simulasi pemadaman di wilayah prioritas.
Ditambahkan Bupati, Karhutla bukan hanya soal memadamkan api. Ini soal mencegah, soal menjaga hutan, soal melindungi kesehatan warga, dan soal menjaga masa depan Kapuas Hulu.
“Langkah sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat yang dimulai hari ini diharapkan menjadi tameng kuat menghadapi puncak Karhutla 2026. Karena menjaga hutan, sama artinya menjaga rumah kita bersama, “pungkasnya mengakhiri. (*)
