MATTANEWS.CO, SULBAR – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menyampaikan, Pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme tidak cukup dilakukan dengan pendekatan keamanan. Pemerintah juga perlu mempersempit kesenjangan sosial dan ekonomi yang dinilai dapat menjadi salah satu ruang tumbuh kekecewaan di tengah masyarakat.
Hal itu ditegaskan Gubernur Suhardi Duka saat membuka Dialog Interaktif Pencegahan Penyebaran Paham Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme dan Terorisme (IRET) di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 23 September 2026, yang mengangkat tema “Merawat Kebhinekaan, Memperkuat Ketahanan Nasional, Menuju Sulawesi Barat yang Aman, Damai dan Sejahtera”.
Menurut Suhardi, persoalan radikalisme, ekstremisme dan terorisme perlu dilihat dari berbagai sisi. Salah satunya adalah persoalan kesenjangan.
“Kalau kita melihat inti persoalan dari radikalisme, ekstremisme, terorisme adalah kesenjangan,” kata Suhardi Duka, Rabu (23/9/2026).
Ia mencontohkan berbagai konflik dan gerakan yang muncul di sejumlah wilayah. Menurutnya, ketika kesenjangan melebar dan masyarakat merasa tidak mendapatkan keadilan atau kesempatan yang sama, kondisi tersebut dapat menjadi ruang munculnya kekecewaan.
Karena itu, menurut Suhardi, upaya menangkal radikalisme tidak boleh hanya berfokus pada pencegahan paham dan penegakan hukum. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab mempersempit kesenjangan melalui pembangunan yang memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat.
“Kalau kita ingin menangkal radikalisme, terorisme dan lain sebagainya, tetapi kesenjangan itu lebar terus, itu akan berhadapan,” ujarnya.
Suhardi Duka kemudian menyinggung kondisi ketimpangan ekonomi yang salah satunya diukur melalui Gini Ratio. Ia menyebut angka ketimpangan di Indonesia berada di sekitar 0,360, sementara Sulbar menurut data yang disampaikannya berada di sekitar 0,306.
Berdasarkan data BPS, Gini Ratio Sulawesi Barat pada September 2025 tercatat 0,308, lebih rendah dibandingkan angka nasional 0,363 pada periode yang sama.
Bagi SDK, angka tersebut tetap harus menjadi perhatian pemerintah. Ia menilai pembangunan harus diarahkan agar manfaatnya semakin merata dan kesenjangan terus dipersempit.
Selain persoalan ekonomi, Suhardi Duka juga menekankan pentingnya membangun pemahaman kebangsaan, khususnya bagi generasi muda.
Ia menyebut empat pilar yang perlu dipahami, yakni Pancasila sebagai ideologi, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang menegaskan keberagaman dalam persatuan.
“Pemahaman-pemahaman seperti inilah yang bisa mencegah paham-paham yang tumbuh akibat dorongan karena adanya kesenjangan dan kekecewaan terhadap kehidupan kita dalam membangun berbangsa dan bernegara,” katanya.
Menurut dia, keberagaman Indonesia harus dipahami sebagai bagian dari identitas bangsa. Perbedaan agama, suku, budaya maupun latar belakang sosial tidak seharusnya menjadi alasan untuk membangun permusuhan.
Dia juga menyinggung peran organisasi keagamaan dalam membangun toleransi. Ia mencontohkan Nahdlatul Ulama yang menurutnya memiliki ajaran dan tradisi yang menekankan pentingnya hidup berdampingan dalam keberagaman.
“Saya adalah Nahdiyin. Memang di situ kita sadar bahwa kita berbeda. Ada perbedaan agama dan lain sebagainya. Itulah yang mungkin bisa juga kita berikan pemahaman kepada generasi muda kita,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan konsekuensi hukum bagi mereka yang telah masuk dalam proses penindakan terkait tindak pidana terorisme.
Menurut Suhardi, ketika seseorang sudah berhadapan dengan proses hukum karena kasus terorisme, dampaknya terhadap masa depan yang bersangkutan dapat sangat panjang, terutama karena ancaman pidana dalam perkara tersebut dapat berat.
“Jadi bila orang sudah berusia 40 tahun baru masuk penjara karena teroris, tambah 20 tahun atau 60 tahun baru keluar. Jadi panjang sekali. Jadi saya kira ini menjadi bagian pelajaran kita, pemahaman kita,” katanya.
Karena itu, ia menilai pencegahan jauh lebih penting dilakukan sebelum seseorang terpapar dan masuk dalam proses hukum.
Dialog tersebut menghadirkan Kapolda Sulbar Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta sebagai keynote speaker. Dua praktisi atau pegiat deradikalisasi, Muhammad Sofyan Sauri dan Suryadi Masud, hadir sebagai narasumber.
Kegiatan merupakan kolaborasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Polda Sulbar, Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Ratusan peserta mengikuti kegiatan tersebut secara luring maupun daring dari berbagai unsur masyarakat.
Suhardi Duka berharap forum tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat langkah pencegahan di Sulawesi Barat.
“Kesadaran inilah sehingga pada hari ini kita ada di sini untuk kita mencari solusi yang sama,” ujarnya.
Menurut dia, menjaga Sulawesi Barat tetap aman bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan. Pemerintah, tokoh agama, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, keluarga dan masyarakat luas memiliki peran dalam membangun lingkungan yang mampu menangkal intoleransi dan paham kekerasan.
