Reporter : Edo
Sulawesi Barat, Mattanews.co – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Sulbar) melayangkan surat panggilan kepada mantan Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Mamuju, Sutinah Suhardi.
Surat panggilan dengan nomor 008/K.Bawaslu.Prov.SR.03/1/2020 tersebut dilayangkan tertanggal 8 Januari 2020.
Menanggapi hal ini, Direktur Perspektif Mamuju, Yuslifar Yunus Jafar mengatakan, itu hanya panggilan biasa dan telah dikoordinasi kepada Bawaslu Mamuju.
“Bawaslu hanya mau meminta beberapa informasi. Perihal surat Bawaslu itu tentang klarifikasi, tapi kita merasa tidak ada yang perlu diklarifikasi,” ucapnya, Sabtu (11/1/2020).
Menurutnya, inilah yang akan didiskusikan dan koordinasikan dengan Bawaslu Mamuju.
Mereka ingin menyamakan interpretasi atas sejumlah regulasi teknis dan adminstrasi. Yaitu terkait posisi Sutinah serta Tupoksi kewenangan Bawaslu Mamuju.
Yuslifar mengapresiasi Bawaslu Mamuju dan mengaku, akan berdiskusi mempertemuan persepsi atas interpretasi regulasi yang berlaku.
Dasar pemanggilan kepada Sutinah adalah UU nomor 10 tahun 2016 berkaitan dengan Pemilu, ASN dan Disiplin PNS.
“Kita mengapresiasi Bawaslu Mamuju, meski menurut kami beberapa poin perlu didiskusikan untuk diinterpretasi secara dua arah persepsi. Ketemunya dimana, nantikan diskusi pasti akan mengalir,” ujarnya.
Meski menapik adanya unsur politis dalam pemanggilan terhadap Sutinah tersebut, namun Maenunis Amin tetap mempersiapkan langkah politis.
Dia mewakuli tim Sutinah Suhardi yakin, Bawaslu Mamuju tetap independen dalam bekerja, sehingga tidak perlu ditanggapi secara politis.
Hanya saja, lanjutnya, kepada Bawaslu Mamuju juga akan tanyakan dalam kapasitas apa mereka memanggil Sutinah.
“Jika in case dalam poinnya ada terkait UU ASN dan turunannya. Maka kami pasti akan meminta kepada Bawaslu Mamuju untuk dikonfrontir dengan BKD, Sekda dan Bupati Mamuju,” ucapnya.
Editor : Nefri
