MATTANEWS.CO, JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi untuk mematangkan perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan Program Penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Progsun Perkada) Tahun 2027.
Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dalam menyiapkan regulasi daerah yang terencana, sesuai kebutuhan pemerintahan, serta selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jambi.
Pembahasan difokuskan pada inventarisasi dan identifikasi usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) dari masing-masing perangkat daerah. Setiap usulan perlu mempertimbangkan skala prioritas, kebutuhan hukum masyarakat, kewenangan pemerintah daerah, dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dalam perencanaan tersebut, urgensi pembentukan regulasi, kejelasan tujuan pengaturan, ketepatan materi muatan, serta potensi tumpang tindih dengan peraturan yang telah berlaku menjadi aspek penting untuk diperhatikan.
Langkah ini diperlukan agar produk hukum daerah yang direncanakan tidak hanya memenuhi persyaratan administratif dan prosedural, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif serta menjawab kebutuhan hukum masyarakat.
Kanwil Kemenkum Jambi juga mendorong penguatan komunikasi dan penyelarasan langkah bersama Biro Hukum Setda Provinsi Jambi. Sinergi tersebut diharapkan mendukung proses perencanaan yang terintegrasi, mulai dari pendataan kebutuhan regulasi hingga penentuan prioritas pembentukan peraturan.
Melalui Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan, Kanwil Kemenkum Jambi siap memberikan dukungan teknis sesuai kewenangannya, terutama dalam perencanaan, penyusunan, dan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan.
Dukungan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas substansi dan teknik penyusunan regulasi sekaligus meminimalkan potensi ketidaksesuaian norma dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Koordinasi ini diharapkan memperkuat tata kelola pembentukan produk hukum daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel. Regulasi yang direncanakan dengan baik diharapkan memberikan kepastian hukum, mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kanwil Kemenkum Jambi menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi dalam mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
