MATTANEWS.CO, KARO – Bupati Karo, Brigjen Pol. (Purn.) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Kegiatan bertema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” tersebut dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto bersama jajaran pemerintah pusat dan daerah serta para pemangku kepentingan sektor jasa keuangan.
Dalam arahannya, Prabowo mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia. Keberadaan tim tersebut dinilai penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan melalui sinergi pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya.
Presiden juga menekankan bahwa akses keuangan harus semakin inklusif dan produktif agar manfaatnya dapat dirasakan berbagai lapisan masyarakat. Pembiayaan diharapkan menjangkau kelompok produktif, termasuk petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pedagang, serta masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan target penyaluran kredit sebesar Rp400 triliun pada 2027. Target tersebut diarahkan untuk memperkuat pembiayaan masyarakat, mendukung pengembangan usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karo melalui TPAKD berkomitmen memperkuat koordinasi dengan OJK, perbankan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Fokusnya adalah memperluas akses pembiayaan produktif bagi masyarakat, terutama pelaku usaha di sektor pertanian dan UMKM.
Kedua sektor tersebut memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Karo. Karena itu, kemudahan memperoleh layanan dan produk keuangan formal diharapkan dapat membantu masyarakat mengembangkan usaha serta meningkatkan produktivitas.
Pemkab Karo juga berharap penguatan peran TPAKD dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pembiayaan sesuai kebutuhan dan kapasitas usaha mereka.
Melalui langkah tersebut, perluasan akses keuangan diharapkan tidak hanya meningkatkan jangkauan layanan perbankan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pengembangan usaha, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Karo menegaskan komitmennya untuk mendorong akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian daerah.
