MATTANEWS.CO, PALI — Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menunjukkan komitmen kuatnya untuk selaras dengan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Pada Senin (26/10/2026), jajaran Pemkab PALI mengikuti rapat koordinasi (Rakor) secara daring yang membahas tiga isu strategis nasional: strategi pengendalian inflasi tahun 2026, kebijakan terkait guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta evaluasi Program 3 Juta Rumah.
Rapat penting tersebut berlangsung di ruang rapat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskomintaper) Kabupaten PALI.
Tindak Lanjut Arahan Bupati Asgianto
Keikutsertaan jajaran Pemkab PALI ini bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan tindak lanjut atas arahan langsung dari Bupati PALI, Asgianto, S.T.
Bupati Asgianto menegaskan agar seluruh perangkat daerah harus komitmen mendukung dan menyelaraskan pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat dengan kebutuhan nyata masyarakat di daerah. Jangan sampai program pusat bagus, tapi di daerah tidak jalan.
Komitmen ini menunjukkan kepemimpinan Bupati Asgianto yang visioner, ingin memastikan kebijakan nasional benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga di Bumi Serepat Serasan.
Rapat tersebut dihadiri oleh Staf Bupati PALI, Kamriadi, S.Pd., M.Si., bersama sejumlah perwakilan perangkat daerah terkait lainnya, mulai dari Dinas Perdagangan, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan, hingga Bagian Perekonomian.
Tiga Isu Penting yang Dibahas
1. Pengendalian Inflasi: Jaga Harga Sembako Tetap Stabil
Pembahasan pertama dan paling krusial adalah langkah-langkah pengendalian inflasi. Di tengah ancaman El Nino dan harga kebutuhan pokok yang fluktuatif, pemerintah pusat meminta daerah untuk menjaga stabilitas harga.
Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi perhatian utama, terutama dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok seperti beras, cabai, bawang, minyak goreng, dan telur. Pemkab PALI diminta untuk rutin melakukan operasi pasar murah, sidak pasar, dan memastikan stok aman agar tidak terjadi gejolak harga yang membebani daya beli masyarakat.
2. Kebijakan Guru PPPK: Perjuangkan Nasib Pahlawan Tanpa Tanda Jasa
Isu kedua yang tak kalah penting adalah kebijakan mengenai guru PPPK. Nasib ribuan guru honorer di PALI yang sudah mengabdi bertahun-tahun menjadi perhatian.
Dalam rakor tersebut dibahas kejelasan status, formasi, dan kesejahteraan guru PPPK. Pemkab PALI berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui kebijakan guru PPPK yang lebih berpihak pada guru, agar mereka bisa mengajar dengan tenang dan fokus mencerdaskan anak-anak PALI.
3. Evaluasi Program 3 Juta Rumah: Wujudkan Hunian Layak
Isu ketiga adalah evaluasi pelaksanaan program perumahan nasional, yaitu Program 3 Juta Rumah. Program ambisius pemerintah pusat untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini juga menjadi fokus di PALI.
Banyak warga PALI yang belum memiliki rumah layak huni. Melalui koordinasi ini, Pemkab PALI akan memperkuat pendataan dan penyiapan lahan agar program ini bisa berjalan sukses di PALI.
Komitmen Untuk Indonesia Emas 2045
Melalui koordinasi ini, Pemkab PALI berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan menindaklanjuti kebijakan strategis sesuai dengan kewenangan serta kebutuhan daerah.
Upaya tersebut diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat, mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui kebijakan guru PPPK yang jelas, serta mendorong keberhasilan program perumahan nasional agar warga PALI bisa punya rumah yang layak.
Pemkab PALI di bawah kepemimpinan Bupati Asgianto terus berupaya memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat demi mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Serepat Serasan, sebagai bagian dari kontribusi nyata menuju Indonesia Emas 2045.
Dengan mengikuti rakor ini, Pemkab PALI membuktikan bahwa mereka tidak bekerja sendiri, tapi bekerja bersama pusat untuk rakyat.
