MATTANEWS.CO, KAPUAS HULU – Rencana pengujian ketentuan undang-undang yang mengatur pembukaan lahan berdasarkan kearifan lokal di Mahkamah Konstitusi (MK) menuai perhatian masyarakat adat Dayak. Gugatan tersebut dinilai berpotensi membawa dampak besar terhadap keberlangsungan tradisi berladang yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Ketua Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) DPD Kabupaten Kapuas Hulu, Melki Belulux, secara tegas menyampaikan penolakannya terhadap permohonan uji materiil yang diajukan Bima Sadiropa Sijabat ke Mahkamah Konstitusi.
Melki menilai, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut aturan pembukaan lahan, melainkan juga menyentuh keberadaan, identitas, serta hak masyarakat adat Dayak dalam mempertahankan tradisi leluhur.
Menurutnya, berladang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Dayak yang telah berlangsung sejak zaman nenek moyang. Tradisi tersebut bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga mengandung nilai budaya, kebersamaan, gotong royong, serta penghormatan terhadap alam.
“Ini sudah keterlaluan. Berladang adalah tradisi turun-temurun yang diwariskan dari zaman nenek moyang sampai sekarang, khususnya bagi kami masyarakat suku Dayak,” tegas Melki Belulux kepada Mattanews.co. Selasa (10 November 2026) malam.
Ia menyayangkan adanya gugatan yang mempersoalkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta penjelasannya.
Menurut Melki, ketentuan tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat lokal karena mengakui adanya kearifan lokal dalam praktik pembukaan lahan untuk kegiatan berladang.
“Adanya gugatan ke MK untuk menghilangkan aturan yang mengatur tatanan masyarakat lokal dalam berladang ini sudah melukai dan mencederai kearifan lokal masyarakat adat,” ujarnya.
GUGATAN MK JADI PERHATIAN MASYARAKAT DAYAK
Sebagai informasi, perkara tersebut tercatat di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 391/PUU-XXIV/2026. Bima Sadiropa Sijabat mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 69 ayat (2) UU PPLH beserta penjelasannya.
Ketentuan yang dipersoalkan berkaitan dengan pengecualian larangan pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal.
Dalam penjelasan pasal tersebut, kearifan lokal mencakup pembakaran lahan maksimal dua hektare per kepala keluarga untuk ditanami varietas lokal, dengan ketentuan adanya sekat bakar guna mencegah api menjalar ke wilayah sekitarnya.
Dalam perkembangan persidangan pada 9 November 2026, permohonan tersebut diperbaiki dengan bergabungnya dua pemohon lainnya. Para pemohon juga menyampaikan argumentasi mengenai risiko kebakaran hutan dan lahan serta dampak pencemaran asap terhadap lingkungan dan masyarakat.
Persoalan inilah yang menjadi perhatian masyarakat adat, mengingat praktik berladang tradisional memiliki aturan dan tata cara yang diwariskan secara turun-temurun.
MELKI INGATKAN PENTINGNYA SALING MENGHORMATI
Lebih lanjut, Melki mengingatkan bahwa masyarakat lokal di Kalimantan selama ini menjunjung tinggi nilai-nilai penghormatan, toleransi, serta kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.
Ia berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik sosial maupun menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
“Jangan sampai karena ulah seperti ini, kalian diusir dari tanah Kalimantan ini. Masyarakat lokal sangat menjunjung tinggi nilai-nilai menghargai dan menghormati. Jangan sampai nilai-nilai tersebut hilang karena ada pihak yang tidak menghargai kearifan lokal,” tegasnya.
Melki menekankan, masyarakat Dayak tidak bisa dipisahkan dari sejarah, adat istiadat, budaya, dan tradisi berladang yang telah menjadi bagian dari kehidupan leluhur mereka.
Karena itu, ia berharap persoalan hukum yang sedang berjalan di MK juga mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat, perlindungan tradisi turun-temurun, serta kepentingan menjaga lingkungan hidup.
Menurutnya, perlindungan lingkungan dan penghormatan terhadap kearifan lokal semestinya menjadi perhatian bersama. Praktik berladang harus tetap memperhatikan ketentuan hukum, keselamatan masyarakat, serta upaya mencegah kebakaran yang tidak terkendali.
NASIB TRADISI BERLADANG MENUNGGU PROSES HUKUM
Perkara ini menjadi momentum penting untuk membicarakan bagaimana negara memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat, termasuk memastikan tradisi berladang tidak serta-merta disamakan dengan praktik pembakaran lahan yang merusak lingkungan.
Di sisi lain, upaya perlindungan lingkungan hidup dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan juga tetap menjadi kepentingan bersama.
Melki berharap Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan secara menyeluruh aspek hukum, sosial, budaya, dan keberadaan masyarakat adat dalam memeriksa perkara tersebut.
Hingga 10 November 2026, perkara Nomor 391/PUU-XXIV/2026 masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi dan belum diputus.
Bagi masyarakat Dayak, persoalan ini bukan hanya tentang dua hektare lahan. Lebih dari itu, ada tradisi, identitas, sejarah, dan warisan leluhur yang menjadi bagian penting dari kehidupan generasi ke generasi. (*)
