MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG – Fakta integritas maupun surat pernyataan yang ditandatangani pejabat harus didasarkan pada kesadaran pribadi, bukan karena tekanan atau paksaan atasan. Bahkan, dokumen tersebut tidak dapat serta-merta dijadikan dasar hukum untuk memberhentikan Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa melalui mekanisme dan prosedur peraturan perundang-undangan.
Penegasan itu disampaikan Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S., Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, saat dihadirkan sebagai saksi ahli dari pihak terdakwa Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya, Dwi Yoga Ambalriski, dalam sidang lanjutan perkara dugaan gratifikasi dan pemerasan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Selasa (10/11/2026).
Persidangan yang memasuki agenda ke-10 tersebut mengulas sejumlah persoalan hukum administrasi negara, terutama menyangkut kedudukan hukum (legal standing), kualifikasi yuridis fakta integritas, serta batas pertanggungjawaban jabatan (officers’ liability) dan pertanggungjawaban pribadi (personal liability).
Di hadapan majelis hakim, Emanuel menjelaskan bahwa fakta integritas pada dasarnya merupakan pernyataan atau janji seorang pejabat untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sementara itu, surat pernyataan memiliki pengertian berbeda, yakni pernyataan diri seseorang mengenai suatu fakta atau kesanggupan tertentu.
Namun, menurut Emanuel, penandatanganan kedua dokumen tersebut tidak boleh dilakukan karena tekanan maupun paksaan dari pihak lain, termasuk atasan.
Apabila seorang pejabat menandatangani surat pernyataan dalam kondisi tertekan atau dipaksa, tindakan tersebut dapat mengarah pada penyalahgunaan wewenang.
Ia juga menegaskan, keberadaan surat pernyataan tidak otomatis memberikan kewenangan kepada atasan untuk memberhentikan seorang ASN. Setiap keputusan pemberhentian pejabat tetap harus mengacu pada mekanisme, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Penandatanganan dokumen harus didasarkan pada kesadaran pribadi. Pemberhentian seorang pejabat juga tidak bisa hanya didasarkan pada surat pernyataan, tetapi harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku,” ujarnya dalam dalam fakta persidangan.
Lebih jauh, Emanuel menguraikan bahwa untuk menentukan apakah suatu tindakan merupakan pelanggaran administrasi atau penyalahgunaan wewenang, harus dilakukan penilaian secara objektif dengan melihat tujuan dan motivasi di balik tindakan tersebut.
Menurutnya, salah satu aspek penting yang harus diperiksa adalah ada atau tidaknya kepentingan pribadi dalam penggunaan kewenangan.
Apabila suatu kebijakan atau tindakan jabatan disertai motivasi untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun menguntungkan pihak lain melalui pencampuran atau penyimpangan kewenangan (detournement de pouvoir), pertanggungjawabannya dapat bergeser menjadi tanggung jawab pribadi.
Sebaliknya, apabila tindakan dilakukan semata-mata dalam rangka menjalankan kebijakan pemerintahan dan sesuai prosedur administrasi yang sah, pertanggungjawaban pada prinsipnya melekat pada jabatan atau institusi.
Emanuel juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur larangan bagi pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan maupun melakukan tindakan yang mengandung konflik kepentingan.
“Saya kira semua orang sudah tahu, karena di dalam Undang-Undang Nomor 30 itu juga tidak boleh ada konflik interest seperti itu. Berarti kalau ada konflik kepentingan, itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, penggunaan kewenangan yang menyimpang dari ketentuan hukum demi kepentingan pribadi, keluarga, maupun pihak tertentu merupakan persoalan serius yang harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum.
Sebagaimana diketahui, dalam persidangan tersebut pihak terdakwa menghadirkan dua saksi ahli. Selain Dr. Emanuel Sujatmoko sebagai ahli Hukum Administrasi Negara, hadir pula Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., yang memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana.
Keterangan kedua ahli tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembuktian yang diajukan pihak terdakwa. Selanjutnya, majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh keterangan saksi, ahli, dan alat bukti lainnya sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara dugaan gratifikasi dan pemerasan yang menjerat Gatut Sunu Wibowo dan Dwi Yoga Ambalriski.
