MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG – Unsur pemaksaan dalam perkara dugaan pemerasan tidak bisa hanya didasarkan pada perasaan takut seseorang terhadap atasannya. Harus ada bukti konkret berupa tekanan fisik maupun psikis serta hubungan sebab-akibat yang jelas antara tekanan tersebut dengan penyerahan uang atau barang.
Penegasan itu disampaikan Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., saksi ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, saat memberikan keterangan dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya, Dwi Yoga Ambalriski, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Selasa (10/11/2026).
Dihadirkan oleh pihak terdakwa, Prof. Nur Basuki memberikan penjelasan mengenai interpretasi Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), khususnya terkait unsur memaksa dalam tindak pidana pemerasan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.
Menurutnya, unsur memaksa dalam ketentuan tersebut harus dimaknai sebagai tindakan nyata yang menimbulkan tekanan terhadap seseorang, baik secara fisik maupun psikis.
Tidak cukup hanya menunjukkan adanya penyerahan uang atau barang. Penegak hukum juga harus membuktikan bahwa penyerahan tersebut terjadi akibat tekanan yang dilakukan pihak yang memiliki kekuasaan.
“Harus ada hubungan kausal yang jelas antara tekanan yang dilakukan dengan penyerahan barang atau uang. Apabila penyerahan dilakukan sebelum adanya tekanan, atau hanya didasarkan pada rasa takut subjektif tanpa adanya tindakan konkret, maka unsur pemaksaan itu tidak terpenuhi,” demikian pokok penjelasan Prof. Nur Basuki dalam persidangan.
Pemerasan dan penyuapan memiliki batas pembeda
Dalam keterangannya, Prof. Nur Basuki juga menguraikan adanya batas pembeda antara tindak pidana pemerasan dalam jabatan dan penyuapan.
Keduanya sama-sama dapat melibatkan penyerahan uang atau barang kepada pejabat, tetapi memiliki karakteristik hukum yang berbeda.
Apabila seseorang menyerahkan uang secara sukarela dengan maksud agar pejabat melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan tersebut dapat masuk dalam kategori penyuapan.
Sebaliknya, pemerasan dalam jabatan mensyaratkan adanya penyalahgunaan kekuasaan yang disertai tindakan memaksa sehingga pihak lain menyerahkan sesuatu karena tekanan tersebut.
Karena itu, menurutnya, konteks penyerahan uang, kehendak pihak pemberi, tindakan pejabat, serta ada atau tidaknya tekanan harus diperiksa secara cermat.
Surat pernyataan harus diuji melalui AUPB
Persidangan juga menyinggung keberadaan surat pernyataan yang dibuat pejabat atau aparatur sipil negara (ASN), di luar pakta integritas.
Terkait hal tersebut, Prof. Nur Basuki menjelaskan bahwa penilaiannya tidak bisa dilepaskan dari konteks kewenangan kepala daerah, termasuk kewenangan diskresi dalam mengambil kebijakan faktual untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Namun, keberadaan diskresi bukan berarti setiap kebijakan otomatis dapat dibenarkan secara hukum.
Untuk menentukan apakah surat pernyataan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan atau alat untuk melakukan pemaksaan, harus ditelusuri latar belakang pembuatannya.
Selain itu, penilaiannya perlu diuji berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Dengan demikian, substansi, tujuan, proses pembuatan, serta situasi yang melatarbelakangi lahirnya surat pernyataan menjadi bagian penting dalam menguji aspek hukumnya.
Rasa takut dimutasi belum otomatis menjadi pemerasan
Lebih lanjut, Prof. Nur Basuki mengingatkan agar penegak hukum tidak terburu-buru menyimpulkan adanya tindak pidana pemerasan hanya berdasarkan pengakuan seseorang yang merasa takut dimutasi atau dicopot dari jabatannya oleh atasan.
Menurutnya, perasaan takut yang bersifat subjektif harus dibedakan dari tindakan pemaksaan yang dapat dibuktikan secara objektif.
Pembuktian harus menunjukkan adanya tindakan nyata, tekanan, serta keterkaitan langsung antara tekanan tersebut dan penyerahan uang atau barang.
Oleh sebab itu, dugaan pemanfaatan kewenangan untuk meminta sejumlah uang atau barang kepada bawahan harus diuji melalui fakta-fakta persidangan, bukan semata-mata berdasarkan asumsi atau persepsi pihak pemberi.
Keterangan ahli tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian pembuktian perkara yang menjerat Gatut Sunu Wibowo dan Dwi Yoga Ambalriski.
Pada akhirnya, majelis hakim akan menilai seluruh keterangan saksi, ahli, alat bukti, serta fakta yang terungkap di persidangan untuk menentukan apakah unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum benar-benar terpenuhi.
Asasnya, penyerahan uang tidak otomatis membuktikan pemerasan. Ada atau tidaknya tekanan, penyalahgunaan kekuasaan, serta hubungan sebab-akibat harus dibuktikan secara objektif. Seluruhnya menjadi bagian dari proses pembuktian yang akan menentukan arah putusan majelis hakim.
