MATTANEWS.CO, KAPUAS HULU – Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mulai mematangkan rencana penyertaan modal daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) untuk periode Tahun Anggaran 2027 hingga 2031.
Rencana tersebut disampaikan melalui Pidato Pengantar Bupati Kapuas Hulu yang dibacakan Wakil Bupati Kapuas Hulu, Sukardi, S.M., dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Rabu (11/11/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Kapuas Hulu itu membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2027 sampai dengan Tahun Anggaran 2031.
Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli Bupati, kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, pimpinan lembaga perbankan, serta undangan lainnya.
Dalam pidato pengantarnya, Sukardi menyampaikan bahwa penyertaan modal daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, kebijakan penyertaan modal juga menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan badan usaha milik daerah.
“Khususnya PT Bank Kalbar sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran dalam mendukung aktivitas perekonomian dan pembangunan daerah,”kata Sukardi.
*Perkuat Permodalan dan Kapasitas Bank Kalbar*
Sukardi katakan, pengajuan Raperda tersebut memiliki sejumlah tujuan strategis.
“Diantaranya memperkuat struktur permodalan PT Bank Kalbar agar kapasitas usaha perusahaan semakin berkembang dan mampu menjalankan perannya dalam mendukung kebutuhan pembangunan daerah, “tutur Sukardi.
Selain itu, penyertaan modal diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Bank Kalbar dalam memberikan pelayanan di sektor keuangan.
“Termasuk mendukung berbagai aktivitas ekonomi masyarakat serta program pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu, “ucapnya.
Lanjut kata Sukardi, tidak hanya berorientasi pada penguatan perusahaan, penyusunan Raperda ini juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap kebijakan penyertaan modal daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Dengan adanya landasan hukum melalui Peraturan Daerah, pelaksanaan penyertaan modal diharapkan memiliki dasar penganggaran dan mekanisme pelaksanaan yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, “kata Sukardi.
*Dibahas Bersama DPRD*
Sukardi berharap, melalui rapat paripurna tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berharap Raperda tentang Penyertaan Modal pada PT Bank Kalbar Tahun Anggaran 2027 sampai dengan 2031 dapat dibahas secara mendalam bersama DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.
“Pembahasan diharapkan memperhatikan berbagai saran, pendapat, serta masukan konstruktif dari anggota DPRD sehingga kebijakan yang dirumuskan benar-benar memiliki dasar pertimbangan yang matang, “ucap Sukardi.
Disisi lain, penyertaan modal daerah merupakan kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan keuangan daerah.
Karena itu, pembahasannya diharapkan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan keuangan daerah, serta manfaat yang dapat diperoleh pemerintah dan masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berharap rencana tersebut nantinya dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan perekonomian daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung keberlanjutan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu, “pungkas Wakil Bupati Sukardi. (*)
