MATTANEWS.CO, JAKARTA – Jaksa Agung Republik Indonesia Prof. ST Burhanuddin menegaskan bahwa pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru menjadi momentum perubahan besar dalam sistem penegakan hukum pidana Indonesia. Perubahan tersebut bukan sekadar pergantian regulasi, melainkan pergeseran paradigma menuju penegakan hukum yang lebih korektif, rehabilitatif, dan restoratif.
Penegasan itu disampaikan Jaksa Agung saat membuka Forum Literasi Hukum Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) Seri #1 bertema “Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia” yang digelar di Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Forum tersebut dirangkaikan dengan bedah buku Jaksa Angsa: Work in Silence karya Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, anggota Komisi III DPR RI. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi untuk membedah tantangan sekaligus arah baru profesi jaksa dalam menghadapi perkembangan hukum pidana nasional.
Dalam sambutannya, Burhanuddin mengapresiasi karya Hinca yang dinilai mampu menghadirkan perspektif tentang Kejaksaan secara utuh. Buku tersebut tidak hanya memberikan apresiasi terhadap institusi Adhyaksa, tetapi juga menyampaikan kritik ketika diperlukan.
Menurutnya, keberanian menghadirkan apresiasi sekaligus kritik konstruktif menjadi salah satu alasan dirinya bersedia memberikan pengantar dalam buku tersebut.
Melalui metafora angsa, Hinca dinilai menyampaikan pesan tentang pentingnya ketekunan, solidaritas, dan integritas dalam membangun kekuatan sebuah institusi.
Nilai-nilai itu, kata Burhanuddin, merupakan fondasi penting bagi Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai lembaga penegak hukum.
Ia juga mengapresiasi Pengurus Pusat Persaja yang telah menggagas forum literasi tersebut. Burhanuddin berharap kegiatan itu tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi berkembang menjadi tradisi diskusi dan literasi hukum yang berkelanjutan.
KUHP dan KUHAP Baru Mengubah Paradigma Penegakan Hukum
Burhanuddin menjelaskan, sejak 2 Januari 2026 Indonesia memasuki babak baru hukum pidana melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Perubahan tersebut sekaligus mengakhiri penggunaan hukum acara pidana yang selama lebih dari empat dekade menjadi pedoman aparat penegak hukum.
“Era baru ini bukan semata pergantian nomor undang-undang, melainkan pergantian cara berpikir. Hukum pidana kita bergeser dari paradigma pembalasan menuju paradigma yang korektif, rehabilitatif, dan restoratif,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Jaksa Agung menguraikan tiga pokok pemikiran utama, yakni wajah baru penuntutan, makna bekerja dalam senyap, serta orientasi pemulihan dalam penegakan hukum.
Salah satu perubahan penting adalah penguatan keadilan restoratif yang kini memiliki landasan undang-undang dan dapat diterapkan pada setiap tahapan penanganan perkara.
Selain itu, terdapat mekanisme Perjanjian Penundaan Penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement (DPA) untuk perkara pidana korporasi.
Namun, Burhanuddin mengingatkan bahwa perluasan kewenangan dan ruang kebijaksanaan jaksa harus diikuti tanggung jawab yang semakin besar.
“Setiap perluasan kebijaksanaan selalu datang bersama perluasan tanggung jawab,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPA harus ditempatkan sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, bukan justru menjadi celah bagi korporasi untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.
Penerapannya juga harus dilakukan secara transparan dan tidak boleh mengesampingkan pertanggungjawaban pribadi pengurus korporasi yang terlibat dalam tindak pidana.
Work in Silence Bukan Berarti Bekerja Tertutup
Dalam bedah buku Jaksa Angsa: Work in Silence, Burhanuddin turut meluruskan makna filosofi “Work in Silence, Let Success Speak” yang menjadi pesan utama karya tersebut.
Menurutnya, bekerja dalam senyap bukan berarti menutup diri dari publik atau menghindari pengawasan. Filosofi itu justru menekankan pentingnya substansi, hasil kerja, dan pengabdian dibandingkan kegaduhan maupun pencitraan.
“Bekerja dalam senyap berarti menempatkan substansi dan hasil kerja di atas kegaduhan, mengutamakan pengabdian daripada pencitraan. Namun, bekerja dalam senyap bukan berarti bekerja secara tertutup,” ungkapnya.
Ia menambahkan, literasi hukum merupakan kompetensi inti seorang jaksa. Kemampuan membaca, memahami, menganalisis, dan menyusun argumentasi hukum sangat menentukan kualitas produk penuntutan, mulai dari surat dakwaan, tuntutan, replik, hingga memori banding.
“Bekerja dalam senyap tidak berarti mengesampingkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas,” tegas Burhanuddin.
Ia juga merujuk standar profesional penuntut umum yang dirumuskan International Association of Prosecutors (IAP). Dalam standar tersebut, pelaksanaan diskresi penuntutan harus dilakukan seterbuka mungkin dengan tetap menghormati hak individu, memperhatikan kepentingan korban, serta menjunjung tinggi objektivitas dan imparsialitas.
Penegakan Hukum Harus Berorientasi pada Pemulihan
Tidak hanya berbicara mengenai penuntutan, Jaksa Agung juga menyoroti pentingnya orientasi pemulihan dalam penanganan kejahatan ekonomi dan korupsi sumber daya alam.
Menurutnya, keberhasilan penegakan hukum tidak cukup diukur dari jumlah pelaku yang dipidana. Negara juga harus memastikan aset dan sumber daya yang dikuasai secara melawan hukum dapat dipulihkan serta dimanfaatkan secara bertanggung jawab.
Burhanuddin mencontohkan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Melalui kebijakan tersebut, lebih dari enam juta hektare kawasan hutan telah dikuasai kembali oleh negara.
Namun, ia mengingatkan bahwa penguasaan kembali kawasan hutan bukanlah akhir dari pekerjaan.
“Menguasai kembali hanyalah separuh pekerjaan. Separuh lainnya adalah memastikan lahan itu dirawat, dikelola secara bertanggung jawab, dan tidak kembali jatuh ke tangan yang sama,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya membedakan kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara, dan kerugian ekologis agar penanganan perkara berjalan secara tepat dan tidak mencampuradukkan berbagai dimensi kerugian.
Jaksa Agung: Tidak Ada Ruang Penyalahgunaan Kewenangan
Pada aspek integritas kelembagaan, Burhanuddin menegaskan bahwa Kejaksaan harus menjadi institusi yang berani melakukan pembenahan internal.
Ia mengingatkan bahwa kewenangan besar yang dimiliki jaksa harus dijalankan dengan tanggung jawab, profesionalisme, dan integritas.
“Institusi yang berumur panjang adalah institusi yang berani membersihkan rumahnya sendiri,” tegasnya.
Burhanuddin memastikan tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Kejaksaan. Pengawasan dan pembenahan internal harus menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Menutup sambutannya, Jaksa Agung meminta Persaja menjadikan Forum Literasi Hukum sebagai program berkelanjutan. Ia juga meminta agar catatan dan hasil diskusi forum disampaikan kepadanya sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan Kejaksaan.
“Kejaksaan tidak takut pada kritik yang jujur,” tandasnya.
Ia berpesan agar seluruh insan Adhyaksa tetap bekerja dengan penuh dedikasi, menjaga integritas, dan tidak terjebak pada pencitraan.
“Tenang di permukaan, tetapi tidak pernah berhenti bekerja di bawahnya,” pesannya sebelum secara resmi membuka Forum Literasi Hukum Persaja Seri #1.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan sejumlah tokoh sebagai narasumber, yakni Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Ketua Komisi Kejaksaan Prof. Pujiyono Suwadi, Wakil Jaksa Agung Prof. Asep N. Mulyana, anggota Komisi III DPR RI Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, jurnalis Rosiana Silalahi, Guru Besar Universitas Pelita Harapan Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D., serta Guru Besar Universitas Al-Azhar Prof. Dr. Suparji Ahmad, S.H., M.H.
Forum ini menjadi pengingat bahwa perubahan hukum pidana Indonesia harus diikuti perubahan cara berpikir, kualitas profesionalisme, dan integritas aparat penegak hukum. Sebab, keberhasilan era baru hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang diberlakukan, tetapi juga oleh keberanian para penegaknya menghadirkan keadilan secara transparan, objektif, dan bertanggung jawab.
