MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Sidang perkara dugaan korupsi pungutan liar pengurusan izin berlayar kapal di luar ketentuan, terhadap 23 perusahaan agen kapal, sebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 2,3 miliar periode Mei-Desember 2025, yang menjerat terdakwa Yudi Kurniawan selaku Kepala Wilayah Kerja (Kawilker) Karang Agung, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang, kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, dengan agenda menghadirkan belasan saksi, Kamis (12/11/2026).
Dihadapan majelis hakim yang diketuai oleh Ade Sumitra Hadisurya SH MH, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel kembali menghadirkan beberapa orang saksi dari perusahaan agen kapal.
Dalam persidangan beberapa saksi yang dihadirkan kembali mengungkap, praktik penyerahan uang untuk mengeluarkan berkas penerbitan SPB dan SPOG diluar biaya resmi yang telah ditemukan.
Menurut saksi, praktik seperti ini sudah lama berlangsung dan telah terjadi secara turun-temurun dan merupakan program warisan dari pemimpin sebelumnya, jauh sebelum masa kepemimpinan terdakwa Yudi Kurniawan selaku Kepala Wilayah Kerja (Kawilker) Karang Agung, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang,
Mendengar pernyataan saksi, tentu membuat jaksa penuntut mencari cara untuk membuka tabir praktik dugaan korupsi yang menyeret terdakwa kemeja hijau.
Timbulnya kerugian negara sebesar Rp 2,3 miliar tersebut, terjadi hanya dalam hitungan bulan saja, dimana dari periode bulan Mei sampai Desember 2025, terdakwa Yudi Kurniawan mampu meraup dan menumpuk pundi kekayaan dari Praktik kotor yang dijalankannya.
Bahkan berdasrkan rillis resmi pihak Kejati Sumsel, dari praktik kotor tersebut, terdakwa Yudi mengendalikan uang haram yang dipergunakan untuk membeli satu unit sepeda motor keluaran Amerika yaitu Harley Davidson yang diperkirakan harganya menembus angka ratusan juta rupiah.
Tidak sampai disitu, terdakwa juga menumpuk kekayaan dengan berinvestasi dangan cara dibelikan emas batangan, untuk menyamarkan uang haram yang didapakan dari praktik kotor dengan memeras puluhan perusahaan agen kapal, untuk mengeluarkan uang terkait penerbitan SPB dan SPOG diluar biaya resmi yang telah ditemukan.
Tentu penyelidikan dan penyidikan tidak boleh berhenti hanya pada terdakwa Yudi Kurniawan saja, karena berdasarkan keterangan beberapa saksi dari perusahaan agen kapal, bahwa praktik kotor pungutan tidak resmi, terkait pengurusan SPB dan SPOG sudah berlangsung lama, dan ini bukan hanya dilakukan oleh terdakwa saja.Bahkan jauh dilakukan dari pemimpin sebelumnya yang mematok harga Rp 2 juta sampai Rp 2,5 juta sekali penerbitan kedua berkas tersebut.
Jika penyidik Kejati Sumsel serius, tentu sangat mampu untuk mengungkap dan mendalami perkara tersebut sampai ke akar-akarnya. Tentu tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain yang terlibat dan tidak hanya berhenti pada terdakwa Yudi Kurniawan saja, dengan tidak tebang pilihnya terkait penetapan tersangka, tentu berimbas pada pemulihkan kerugian negara yang lebih besar lagi dari perkara ini.
Usai mendengarkan keterangan saksi-saksi, majelis hakim menutup jalannya persidangan dan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda menghadirkan saksi lainnya.
Dalam amar dakwaan JPU, selama Mei hingga Desember 2025 terdapat 2.775 penerbitan SPB dan 12.934 penerbitan SPOG di wilayah kerja tersebut, terdakwa Yudi Kurniawan diduga telah menerima uang sebesar Rp 2,3 miliar lebih dari 23 perusahaan agen kapal.
Dengan rincian, Rp 1,7 miliar disebut diterima langsung oleh terdakwa Yudi Kurniawan, . Kemudian Rp 167 juta merupakan uang terkait penerbitan SPB yang diterima melalui Agus Darmawan, sedangkan Rp 417 juta berasal dari pembayaran terkait SPOG melalui saksi yang sama.
JPU juga mengungkapkan, bahwa uang tersebut diterima melalui dua cara, yaitu transfer ke rekening bank atas nama Sigit Tri Cahyo yang disebut dikuasai terdakwa serta penyerahan secara tunai di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Boom Baru Palembang dan kantor KSOP.
Dari total penerimaan yang didakwakan, sebesar Rp 70 juta disebut diserahkan kepada Agus Darmawan, Rp 42 juta diberikan kepada Wahyudi, serta masing-masing Rp 56 juta kepada Erwinsyah dan Hendri.
Sementara itu, uang sebesar Rp 2,1 miliar l bih disebut digunakan untuk kepentingan terdakwa Yudi Kurniawan, termasuk membeli satu unit sepeda motor Harley-Davidson tipe Road Glide berwarna biru Candy, tujuh keping logam mulia dengan berat total 274,9 gram, serta membiayai operasional dan kebutuhan sehari-hari.
Atas perbuatan terdakwa, dalam surat dakwaan, JPU mendakwa terdakwa Yudi Kurniawan melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Jaksa juga menguraikan dakwaan alternatif terkait dugaan penerimaan gratifikasi berupa uang yang berkaitan dengan jabatan terdakwa dan bertentangan dengan kewajibannya.
Dalam dakwaan alternatif, terdakwa dijerat Pasal 606 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
