MATTANEWS.CO, JAYAPURA – Rapat Kerja Khusus (Rakersus) Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) se-Tanah Papua menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis terkait kepentingan pembangunan dan penguatan kapasitas fiskal daerah di wilayah Papua, kegiatan, Minggu (15/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung sejak 13/11/2026 ini, melahirkan eekomendasi dari hasil pembahasan bersama melalui komisi-komisi dalam forum Rakersus yang melibatkan perwakilan DPRD kabupaten dari enam provinsi di Tanah Papua.
Salah satu pimpinan rapat pleno, Abdul Rahman, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Fakfak, menjelaskan bahwa forum ADKASI merupakan agenda organisasi yang dilaksanakan secara rutin sebagai wadah koordinasi, komunikasi, serta penyampaian aspirasi DPRD kabupaten di seluruh Indonesia.
Menurut Abdul Rahman, khusus untuk wilayah Papua, Rakersus menjadi momentum penting bagi seluruh perwakilan DPRD kabupaten untuk menyatukan pandangan dan memperjuangkan kebutuhan daerah, terutama menyangkut kebijakan anggaran pemerintah pusat.
Dalam pembahasan tersebut, terdapat sejumlah rekomendasi utama yang menjadi perhatian bersama, yakni mengembalikan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sebagaimana mekanisme dan besaran sebelumnya, meningkatkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD), serta menghentikan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada daerah-daerah di wilayah Papua.
Abdul Rahman menegaskan bahwa kondisi pembangunan di Tanah Papua masih membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Hal ini mengingat masih banyak kebutuhan mendasar masyarakat yang harus menjadi perhatian pemerintah, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat hingga pembangunan infrastruktur.
“Papua masih membutuhkan tambahan anggaran untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Karena itu, kami berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi anggaran, khususnya bagi wilayah Papua, serta meningkatkan alokasi TKD agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang cukup dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” jelas Abdul Rahman.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan pembangunan di Papua perlu memperhatikan kondisi geografis, tantangan pelayanan publik, serta kesenjangan pembangunan yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Menurutnya, semangat percepatan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua harus menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan anggaran nasional.
“Semangat Otonomi Khusus Papua harus benar-benar diwujudkan melalui dukungan kebijakan dan anggaran yang berpihak pada percepatan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai daerah diberikan tanggung jawab besar untuk membangun, tetapi tidak didukung dengan kemampuan fiskal yang memadai,” tambahnya.
Lebih lanjut, Abdul Rahman menyampaikan bahwa seluruh hasil rekomendasi Rakersus ADKASI se-Tanah Papua akan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah pusat.
Ia berharap rekomendasi tersebut mendapat perhatian serius sehingga berbagai kebutuhan pembangunan di Tanah Papua dapat diakomodasi dalam kebijakan anggaran nasional ke depan.
“Rekomendasi ini merupakan suara dan kepentingan bersama daerah-daerah di Tanah Papua. Harapan kami, pemerintah pusat dapat mendengar dan menindaklanjutinya, karena pembangunan Papua membutuhkan dukungan nyata, baik dari sisi kebijakan maupun penganggaran,” tutup Abdul Rahman.
Melalui Rakersus ADKASI ini, para wakil rakyat dari berbagai kabupaten di Tanah Papua berharap terbangun kesamaan sikap dan komitmen untuk terus memperjuangkan kebijakan fiskal yang mendukung pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
