MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Di tengah derasnya arus informasi digital, kebenaran tidak selalu menjadi yang paling banyak dibaca. Informasi yang viral bisa mengalahkan fakta, sementara argumentasi yang kuat belum tentu mendapat ruang sebesar informasi yang ramai dibagikan.
Tantangan inilah yang menjadi perhatian Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, Drs. H. Puadi, S.Pd., M.M., saat berbicara mengenai masa depan pengawasan pemilu dan demokrasi digital.
Dalam kegiatan Bawaslu Campus Connect bertema “Generasi Digital, Demokrasi Transparan” di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri), Kampus Bukit Besar, Palembang, Selasa (17/11/2026), Puadi menegaskan bahwa demokrasi yang sehat tidak cukup hanya ditopang regulasi dan institusi. Demokrasi membutuhkan pengetahuan, kebebasan akademik, partisipasi masyarakat, serta kemampuan membedakan fakta dari manipulasi.
Kegiatan yang berlangsung di FH Tower Lantai 8 Ballroom Ruang Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., tersebut diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman pengawasan pemilu melalui pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi sekaligus memperkuat kolaborasi Bawaslu dengan perguruan tinggi.
Bagi Puadi, hubungan Bawaslu dan kampus tidak boleh berhenti pada kerja sama kelembagaan atau sosialisasi semata. Perguruan tinggi harus menjadi bagian dari ekosistem demokrasi yang bertumpu pada pengetahuan dan argumentasi ilmiah.
“Kampus adalah tempat gagasan demokrasi, argumentasi diperdebatkan, dan pengetahuan dikembangkan untuk masa depan bangsa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perubahan teknologi telah menggeser ruang publik dari interaksi fisik menuju ruang digital yang bergerak cepat, terfragmentasi, dan dinamis. Masyarakat kini memperoleh informasi melalui media sosial, mesin pencari, platform video hingga aplikasi percakapan.
Persoalannya, informasi yang paling benar belum tentu menjadi informasi yang paling banyak dilihat. Argumentasi yang paling kuat juga belum tentu menjadi yang paling banyak dibagikan.
Dalam situasi tersebut, transformasi digital Bawaslu tidak boleh sebatas memindahkan administrasi ke sistem elektronik atau membangun berbagai aplikasi. Teknologi harus mengubah cara lembaga membaca risiko, melakukan pencegahan, menangani dugaan pelanggaran, mengolah data hingga mengambil keputusan.
Puadi menekankan pentingnya perubahan paradigma pengawasan, dari pola kerja yang menunggu pelanggaran terjadi menjadi kemampuan mendeteksi potensi risiko sejak dini.
“Pengawasan harus bergerak dari sekadar menunggu pelanggaran terjadi menuju kemampuan membaca potensi risiko sebelum pelanggaran itu terjadi,” tegasnya.
Transformasi tersebut, lanjutnya, juga harus memperluas keterlibatan masyarakat. Pengawasan pemilu tidak cukup hanya mengandalkan kapasitas internal lembaga, tetapi membutuhkan kolaborasi dengan publik.
Puadi turut mengutip pemikiran Lawrence Lessig melalui konsep Code as Law. Dalam pemikiran tersebut, arsitektur teknologi dan desain sebuah platform dapat memengaruhi perilaku penggunanya, termasuk menentukan informasi yang mudah ditemukan, dibatasi, maupun sulit diakses.
Karena itu, transformasi digital dalam pengawasan pemilu harus berjalan beriringan dengan etika, transparansi, akuntabilitas, dan keamanan data.
Perhatian khusus juga diarahkan kepada generasi muda. Puadi menilai mahasiswa bukan sekadar konsumen informasi, melainkan bagian dari generasi yang ikut membentuk sekaligus dibentuk oleh teknologi.
Ia mengingatkan, kemampuan menggunakan teknologi harus disertai kecakapan berpikir kritis. Mahasiswa tidak seharusnya hanya menilai informasi berdasarkan daya tarik atau jumlah orang yang mempercayainya.
“Jangan hanya bertanya apakah informasi ini menarik, tetapi yang lebih penting, apakah informasi ini benar atau tidak. Jangan bertanya berapa banyak orang yang mempercayainya, tetapi tanyakan apa bukti yang mendukungnya,” pesannya.
Puadi berharap Bawaslu Campus Connect tidak berakhir sebagai agenda sosialisasi. Ia ingin perguruan tinggi berkembang menjadi laboratorium demokrasi, tempat mahasiswa melakukan penelitian, akademisi menguji kebijakan, teknologi dikembangkan, dan berbagai perspektif diperdebatkan secara terbuka.
Bawaslu, katanya, membuka kesempatan bagi akademisi serta mahasiswa jenjang S1, S2, hingga S3 untuk melakukan penelitian dengan memanfaatkan data terkait penyelenggaraan pemilu.
Ruang kolaborasi tersebut diharapkan melahirkan kajian, inovasi, dan rekomendasi yang dapat memperkuat pengawasan pemilu serta pendidikan literasi digital.
Menurut Puadi, demokrasi tidak akan berkembang apabila institusi publik hanya berbicara kepada masyarakat tanpa bersedia mendengar dan berdialog dengan komunitas akademik.
Joni Emirzon: Jangan Biarkan Politik Menjadi Panglima Hukum
Persoalan demokrasi juga mendapat perhatian dari sisi pembangunan hukum. Dekan Fakultas Hukum Unsri, Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., mengingatkan bahwa kemajuan teknologi dan kecerdasan intelektual harus diimbangi moralitas serta etika dalam menjalankan hukum.
Menurut Joni, persoalan mendasar bukan semata-mata terletak pada baik atau buruknya aturan, melainkan pada manusia yang menjalankan dan menegakkan hukum tersebut.
“Hukum itu baik atau tidak, kita yang membangunnya. Sebaik apa pun hukum, kalau pendukung hukumnya tidak menjalankan, mungkin tidak bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Ia menilai Indonesia memiliki banyak sumber daya manusia berpendidikan tinggi. Namun, kualitas pendidikan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam pelaksanaan hukum dan prosedur demokrasi.
Karena itu, moralitas dan etika harus dibangun sejak dini. Pemimpin juga harus menjadi teladan dalam menjalankan aturan, bukan sekadar meminta masyarakat mematuhinya.
Joni turut menyoroti pentingnya kepastian hukum dan stabilitas politik dalam pembangunan. Kedua hal tersebut menjadi pertimbangan investor sebelum memutuskan menanamkan modal.
“Investor mau masuk ke suatu lokasi, dia lihat dulu kepastian hukum bagaimana, stabilitas politik bagaimana. Hukumnya bagus, tapi politiknya tidak terjamin, ya tidak bisa juga,” ungkapnya.
Ia kemudian mengingatkan agar politik tidak justru menjadi kekuatan yang mengendalikan hukum.
“Jangan sampai politik jadi panglima. Bagaimana politik itu bisa kita kendalikan dan berangkat untuk membangun hukum ke depan,” tegas Joni.
Dalam pengembangan pemikiran hukum nasional, Joni menyebut para guru besar FH Unsri pada tahun sebelumnya telah menghasilkan 92 buku. Dua di antaranya membahas pembangunan hukum menuju Indonesia 2045 atau Indonesia Emas.
Ia berharap forum akademik seperti Bawaslu Campus Connect dapat menjadi ruang pertukaran gagasan dan melahirkan rekomendasi kebijakan. Terlebih, mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, tesis, maupun disertasi dapat memanfaatkan ruang diskusi untuk mengembangkan penelitian di bidang hukum, politik, dan pengawasan.
Kolaborasi antara Bawaslu dan perguruan tinggi melalui forum tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertukaran gagasan. Pengetahuan akademik, literasi digital, dan kesadaran hukum diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan pemilu sekaligus menjaga kualitas demokrasi Indonesia.
















