BeritaBERITA TERKININUSANTARA

127 Konten Kritis Dimoderasi, Masyarakat Sipil Desak Meutya Hafid Buka Dialog soal Takedown Sewenang-wenang

×

127 Konten Kritis Dimoderasi, Masyarakat Sipil Desak Meutya Hafid Buka Dialog soal Takedown Sewenang-wenang

Sebarkan artikel ini

MATTANEWS.CO, JAKARTA – Praktik moderasi dan penghapusan konten di ruang digital kembali menuai kritik. Sebanyak 127 konten media sosial tercatat mengalami moderasi sepanjang April hingga Oktober 2026. Sebagian besar di antaranya diduga dihapus atau dibatasi atas permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Temuan tersebut diungkapkan Remotivi dan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) dalam agenda debat publik bersama Komdigi, Selasa (17/11/2026). Agenda tersebut digelar untuk mempertanyakan kebijakan moderasi konten sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola ruang digital.

Namun, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid yang menjadi pihak utama dalam sorotan kebijakan tersebut tidak hadir dalam agenda debat.

Ketidakhadiran itu disayangkan masyarakat sipil. Mereka menilai pemerintah seharusnya bersedia membuka ruang dialog dan mempertanggungjawabkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kebebasan berekspresi masyarakat di internet.

Direktur Eksekutif Remotivi, Yovantra Arief, mengatakan pihaknya menunggu kesediaan Komdigi untuk menggelar debat terbuka sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi.

“ Kini bolanya ada di Komdigi. Jika Menteri Meutya serius akan transparansi dan akuntabilitas lembaga yang dipimpinnya, maka kami tunggu undangan debat terbuka dari Komdigi,” kata Yovantra.

Senada, Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden, menilai debat terbuka merupakan cara sederhana sekaligus efektif bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya di hadapan publik.

Menurutnya, keberatan masyarakat terhadap praktik moderasi konten perlu dijawab secara langsung, bukan dihindari.

Pemantauan Remotivi dan SAFEnet menemukan, dari total 127 konten yang mengalami moderasi, sebanyak 94 konten atau 74 persen dilakukan atas permintaan Komdigi. Sementara 33 konten lainnya atau 26 persen dimoderasi platform media sosial berdasarkan panduan komunitas masing-masing.

Persoalan transparansi turut menjadi perhatian. Sebab, tidak semua platform media sosial mengungkapkan secara terbuka apakah pembatasan atau penghapusan konten dilakukan atas permintaan pemerintah.

Dari sisi platform, X menempati posisi pertama dengan 56 konten atau 44,1 persen mengalami moderasi. Disusul Threads dengan 43 konten atau 33,9 persen.

Temuan yang cukup menonjol terjadi di Threads. Sebanyak 25 dari 43 konten yang dimoderasi menggunakan mekanisme geolock, yakni pembatasan akses sehingga konten tidak dapat dibuka dari alamat IP Indonesia.

Moderasi juga ditemukan pada konten yang mengangkat persoalan lingkungan dan kebijakan publik. TikTok dan Instagram dilaporkan menghapus sejumlah unggahan warga terkait situasi di Kalimantan dan kabut asap di Palangka Raya.

Kelompok Nalar Rawat, misalnya, melaporkan video investigasi ilmiah mengenai karbon monoksida dan lonjakan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) hingga 1.200 di Kalimantan Tengah dihapus TikTok hanya 16 jam setelah dipublikasikan.

Berdasarkan kategorisasi topik, kritik terhadap Presiden Prabowo dan kritik terhadap pejabat serta pemerintahan masing-masing menjadi kelompok terbesar, dengan 32 konten atau 25,2 persen.

Selanjutnya, konten mengenai demonstrasi tercatat sebanyak 16 konten (12,6 persen), karhutla 13 konten (10,2 persen), kritik terhadap gaji DPR dan penegakan hukum masing-masing tujuh konten (5,5 persen).

Sementara itu, kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih tercatat enam konten (4,7 persen). Kritik terhadap DPR dan legislasi di luar persoalan gaji sebanyak lima konten (3,9 persen), Papua dua konten (1,6 persen), serta kategori lainnya tujuh konten (5,5 persen).

Masyarakat sipil menilai, rangkaian temuan tersebut memperlihatkan pentingnya pengawasan publik terhadap kewenangan pemerintah dalam mengatur ruang digital.

Pemerintah dinilai tidak cukup hanya mewajibkan platform digital mematuhi peraturan. Proses pengambilan keputusan, dasar pembatasan konten, hingga mekanisme pengawasan juga harus dibuka agar tidak menjadi instrumen pembungkaman kritik.

Dalam agenda tersebut, masyarakat sipil menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah.

Pertama, menghentikan upaya pengendalian narasi melalui praktik moderasi sewenang-wenang terhadap ekspresi kritis warga di media sosial.

Kedua, Komdigi diminta membuka informasi seluruh permintaan pemutusan akses melalui Sistem Kepatuhan Moderasi Konten atau Sistem Analisis dan Monitoring (SAMAN) kepada publik sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan kewenangan.

Ketiga, setiap pembatasan konten harus disertai pemberitahuan dan alasan yang jelas, sekaligus menyediakan mekanisme banding serta pemulihan konten, akun, maupun akses yang dibatasi secara tidak sah.

Keempat, pemerintah diminta meninjau kembali aturan pembatasan konten, termasuk penggunaan istilah multitafsir seperti meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum yang berpotensi membatasi kritik serta mendorong moderasi berlebihan.

Kelima, pelibatan masyarakat dalam revisi regulasi tata kelola digital harus dilakukan secara inklusif dan bermakna, bukan sekadar formalitas.

Keenam, pemerintah diminta menerapkan tata kelola ruang digital berbasis hak asasi manusia (HAM), dengan memastikan setiap pembatasan memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas melalui three-part test, transparansi, dan akuntabilitas.

Ketujuh, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid diminta bersedia berdialog secara terbuka dengan publik untuk mempertanggungjawabkan kebijakan moderasi konten di ruang digital.

Bagi masyarakat sipil, persoalan ini bukan sekadar mengenai unggahan yang dihapus atau akun yang dibatasi. Lebih jauh, praktik moderasi konten menyangkut hak warga untuk menyampaikan kritik, mengawasi kebijakan pemerintah, dan memperoleh informasi tanpa pembatasan yang sewenang-wenang.

Editor: Riki Okta Putra