MATTANEWS.CO, SIDOARJO– Bupati Sidoarjo H. Subandi mengajak masyarakat berperan aktif dalam mengawal proses demokrasi, tidak hanya saat pemilihan umum berlangsung, tetapi juga melalui pengawasan terhadap setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
Ajakan tersebut disampaikan Subandi saat meresmikan Pojok Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo, Kamis (19/11/2026). Peresmian yang berlangsung di kantor Bawaslu Sidoarjo itu sekaligus dibarengi dengan peluncuran Podcast Warung Demokrasi.
Menurut Subandi, kehadiran Pojok Pengawasan menjadi langkah positif untuk mendekatkan Bawaslu dengan masyarakat. Ruang tersebut diharapkan tidak hanya menjadi tempat pengawasan, tetapi juga wadah interaksi, komunikasi, edukasi, dan konsultasi terkait kepemiluan.
“Tempat ini tidak hanya sebagai ruang pengawasan, namun menjadi tempat yang luas untuk berinteraksi, berkolaborasi dan komunikasi,” kata Subandi.
Ia juga mengapresiasi peluncuran Podcast Warung Demokrasi. Menurutnya, media tersebut dapat menjadi sarana penyampaian informasi dan pendidikan politik dengan pendekatan yang lebih santai sehingga mudah dipahami masyarakat.
“Alhamdulillah dengan adanya podcast ini akan mendekatkan diri dengan masyarakat dan menegaskan bahwa Bawaslu adalah rumah kita bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sidoarjo Agung Nugraha menjelaskan, Pojok Pengawasan disiapkan sebagai ruang diskusi, konsultasi, edukasi, kajian, sekaligus tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu.
Dalam kesempatan tersebut, Agung juga menjadi narasumber podcast bersama Bupati Subandi. Diskusi mengangkat tema penguatan demokrasi inklusif, termasuk peran kepala daerah dalam menjaga keberlanjutan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan serta pemenuhan hak ekonomi penyandang disabilitas.
Agung menilai, sejumlah kebijakan terkait inklusivitas sebenarnya telah diakomodasi dalam regulasi. Namun, tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan kebijakan tersebut dijalankan secara konsisten.
“Yang paling penting itu tidak hanya membuat kebijakannya, tetapi bagaimana menjaga konsistensi dan komitmen pasca kebijakan itu dikeluarkan. Termasuk aturan-aturan baru menyangkut kewajiban ketenagakerjaan, mempekerjakan disabilitas, dan seterusnya,” paparnya.
Selain demokrasi inklusif, diskusi juga membahas pendidikan demokrasi bagi generasi muda, khususnya Gen Z dan Gen Alpha. Berdasarkan kegiatan Bawaslu Goes to School, Bawaslu Goes to Campus, hingga Bawaslu Mengajar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Agung menilai pelajar dan mahasiswa telah memiliki pemahaman dasar mengenai demokrasi dan hak konstitusional.
Meski demikian, derasnya arus informasi digital menjadi tantangan tersendiri. Generasi muda dinilai rentan menerima informasi yang tidak utuh maupun informasi yang dibingkai dengan sudut pandang tertentu.
Karena itu, Bawaslu perlu mengarahkan rasa ingin tahu generasi muda agar berkembang menjadi pemahaman demokrasi yang benar dan sesuai koridor konstitusi.
Agung menyebut, menjelang Pemilu 2029 terdapat dua persoalan utama yang masih perlu diwaspadai, yakni penyebaran hoaks dan praktik politik uang.
“PR ke depan di proses demokrasi kita menuju elektoral 2029, saya rasa masih di dua klaster utama, kalau tidak hasut ya suap. Sehingga hoaks sama politik uang itu memang masih menjadi persoalan utama juga di dalam proses elektoral yang akan kita hadapi ke depan,” ungkapnya.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Bawaslu Sidoarjo akan memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, partai politik, hingga unsur penegak hukum seperti kejaksaan dan pengadilan.
Menurut Agung, pengawasan demokrasi tidak bisa hanya dibebankan kepada Bawaslu. Diperlukan keterlibatan berbagai elemen masyarakat agar pendidikan politik dan informasi kepemiluan dapat menjangkau lebih banyak kalangan.
















