MATTANEWS.CO, MALANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memastikan tidak lagi memiliki tunggakan pajak dari 128 kendaraan dinas yang sebelumnya masuk catatan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2025.
Penegasan tersebut sekaligus menjawab kritik masyarakat mengenai kepatuhan administrasi aset pemerintah daerah. Sorotan publik mencuat setelah persoalan tunggakan pajak kendaraan pelat merah kembali ramai di media sosial.
Dalam pemeriksaan sebelumnya, BPK mencatat 128 kendaraan dinas di lingkungan Pemkot Malang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Dinas Kesehatan (Dinkes) mencatat jumlah terbanyak dengan 46 unit.
Selanjutnya, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) menyumbang 29 unit. Sementara itu, kendaraan lainnya tersebar di sejumlah kecamatan.
Temuan tersebut memunculkan kritik mengenai konsistensi pemerintah dalam menerapkan aturan perpajakan. Sejumlah warga mempertanyakan kesetaraan perlakuan antara pemilik kendaraan pribadi dan instansi pemerintah yang memiliki kewajiban serupa.
Salah satu sorotan datang dari akun Threads Yusuf Gunawan. Melalui unggahannya, ia mempertanyakan tunggakan pajak kendaraan pelat merah di tengah berbagai penghargaan yang diterima Pemkot Malang.
Ia juga membandingkan alasan pemerintah yang perlu mengecek data aset dengan konsekuensi langsung yang masyarakat hadapi ketika terlambat membayar pajak kendaraan.
Pemkot Tegaskan Seluruh Tunggakan Sudah Lunas
Menanggapi kritik tersebut, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Dandung Djulharjanto, memastikan seluruh kendaraan dalam catatan temuan BPK itu telah melunasi kewajiban pajaknya.
Dandung menegaskan, pemerintah sudah menyelesaikan persoalan administrasi tersebut sehingga tidak ada lagi tunggakan dari 128 kendaraan yang menjadi temuan pemeriksaan.
“Temuan BPK itu sudah terselesaikan. Ratusan kendaraan dinas tersebut sudah membayar pajak,” ujar Dandung saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).
Dengan demikian, Pemkot Malang menyatakan telah menuntaskan kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas yang menjadi perhatian publik.
Peralihan Kendaraan Listrik Masih Perlu Kajian
Selain menjelaskan penyelesaian tunggakan, Dandung juga membantah anggapan bahwa keterlambatan pembayaran pajak berkaitan dengan rencana peralihan kendaraan dinas ke mobil listrik atau Electric Vehicle (EV).
Menurutnya, Pemkot Malang belum dapat menjalankan transisi armada tersebut dalam waktu dekat. Pemerintah masih membutuhkan kajian menyeluruh sebelum mengambil keputusan.
Dandung menjelaskan, salah satu tahapan penting yang harus pemerintah siapkan ialah Studi Kelayakan atau Feasibility Study (FS). Kajian tersebut akan menjadi dasar untuk menilai kebutuhan, kesiapan, dan kelayakan penggunaan kendaraan listrik bagi operasional pemerintah.
“Untuk mengganti ke kendaraan listrik itu masih jauh. Perlu adanya Studi Kelayakan atau Feasibility Study (FS) terlebih dahulu. Harus ada kajian matang sebelum mengambil langkah ke sana,” jelasnya.
SPKLU Pemkot Sasar Masyarakat dan Investor
Dandung juga menjelaskan rencana pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di sejumlah aset milik Pemkot Malang.
Ia menegaskan, pemerintah tidak menyiapkan fasilitas tersebut khusus untuk mengisi daya kendaraan dinas. Sebaliknya, SPKLU itu menyasar masyarakat umum sekaligus membuka peluang kerja sama investasi dengan pihak swasta.
Dandung menyebut tingginya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik turut mendorong peningkatan permintaan kemitraan bisnis SPKLU dari investor swasta.
“SPKLU itu untuk masyarakat umum dan pihak swasta, bukan untuk kendaraan dinas Pemkot. Pembangunannya dilakukan karena tingginya minat masyarakat yang memicu lonjakan permintaan kemitraan bisnis SPKLU dari kalangan investor swasta,” pungkasnya.
















