Reporter : Gian
CIAMIS, Mattanews.co – Launching Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2), diresmikan Pemkab Ciamis melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), di Gedung Islamic Center, Selasa (05/02/2020).
Peresmian yang dihadiri Wakil Bupati Ciamis, Yana D Putra, unsur Forkopimda dan para Kepala Desa dan Camat.
Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya menekankan agar kinerja para kepala desa dalam hal pemungutan pajak, khususnya PBB-P2 harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi.
Menurutnya, saat ini dalam pelaksanaan dan pembayaran pajak bisa dengan sistem elektronik (online) yang telah disediakan Pemkab Ciamis.
“Dengan adanya sistem online ini para kepala desa akan merasa terbantu, lebih mudah dan cepat,” jelasnya.
Sistem pembayaran pajak online, lanjut Herdiat, ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. Untuk itu, perlu bimbingan dan panduan dari kepala desa, akan adanya sistem online pembayaran.
“Bila masih ada kepala desa yang memungut pajak dengan sistem menabung jangan dihilangkan,” tambahnya.
Diakuinya, PBB-P2 2019 sudah melampaui target dan pihaknya sangat mengapresiasi, serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para kepala desa yang selama ini melaksanakannya. Selalu memotivasi masyarakat agar sadar untuk membayar pajak.
Sementara, Kadis BPKAD Kurniawan mengatakan, pembayaran pajak online ini sudah bisa diakses melalui domainnya Diskominfo Kabupaten Ciamis dengan subdomain BPKD melalui alamat bpkadciamis.kab.go.id.
“Untuk mengantisipasi perkembangan zaman diera digital ini kami melaksanakan lounching informasi pengelolaan keuangan daerah yang dapat diakses secara online melalui aplikasi Paymetn Gateway,” ungkapnya.
Kurniawan menjelaskan, dalam aplikasi Paymen Gateway ini terdapat elektronik PAD dan elektronik retribusi, sampai saat ini dalam hal pembelanjaan daerah sudah melakukan secara online dan untuk pengelolaan keuangan termasuk pembayaran pajak akan dilakukan secara online.
“Semua informasi mengenai pengelolaan keuangan dan pajak bisa diakses walaupun saat ini belum optimal. Nantinya ada paymen secara gateway, secara online diharapkan bisa riil time, dan ketika riil time otomatis sistem monitoring evaluasi (Monev) akan terkontrol dengan baik,” ujarnya.
Menurutnya, output dan outcome dari program kegiatan ini diharapkan optimal sehingga ketika output program dari kegiatan optimal baik dari belanjanya maka akan mendorong akuntabilitas di pemerintahan daerah secara umum.
Pihaknya menargetkan, setelah dilakukan sosialisasi selama enam bulan masa pembayaran SPPT-PBB dapat tercapai 60% lebih cepat, untuk itu diharapkan para kepala desa bisa menyebarkanluaskan kepada masyarakat.
“Banyak masyarakat yang belum siap dengan era digital ini maka kami harapkan agar para kepala desa membantunya, karena desa pun punya kewajiban membantu apa yang ditugaskan pemerintah daerah,” tegasnya seraya mengakui, total target PAD Kabupaten Ciamis tahun 2020 mencapai Rp 75 milyar dan dari sektor PBB ditargetkan Rp 24 milyar,” tukasnya.
Editor : Selfy
