Reporter : Anang
PALEMBANG, Mattanews.co – Gedung dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Sumsel kembali disambangi puluhan massa yang tediri dari PPMI Sumsel bersama mahasiswa. Mereka berunjuk rasa mendesak agar DPRD Provinsi Sumsel mengirimkan surat ke DPR RI untuk menolak RUU Omnibuslaw, Kamis (19/03/2020).
Panglima Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Sumsel Yan Coga mengatakan, kehadiran pihaknya disini karena negara tidak hadir bagi rakyat. “Kami kesini bukan jalan jalan, karena menolak RUU Omnibuslaw. Kami memperjuangkan nasib buruh dan rakyat Indonesia. Karena kesejehatrean mereka hilang. Mereka dipekerjakan bukan jadi pegawai tapi jadi outsoring seumur hidup. Mereka bekerja tidak ada umr, sekendak perusahaan memperlakukan buruh. Kalau perusahaan mau memberhentikan, buruh tidak bis berbuat apa apa. Tidak ada jaminan kesehatan,” ungkapnya.
Menurut dia, jika seorang kepala negara tidak sanggup menjadi pemimpin, mundur saja. Ini bukan salah Gubernur. “Saya hadir disini tidak berpolitik. Bayangkan kalau RUU Omnibus Law disahkan. Tapi pikirkan generasi penerus kalian. Kalau pemimpin tidak hadir untuk rakyat, lebih baik mundur Presiden,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Febri Zulian Koordinator aksi mengungkapkan, aksi hari ini sebagai bentuk penolakan mahasiswa penolakan terhadap RUU Omnibuslaw.
“Kami mahasiswa menolak RUU Omnibuslaw. Karena ada beberapa pasal yang menyengsarakan buruh. Diantaranya pasal soal outsorsing ini tidak ada lagi pegawai,” ucapnya.
Sementara, perwakilan dari mahasiswi Fini Aria Ismail menuturkan, ada tiga RUU Omnibuslaw yang tidak pro rakyat. Tanpa buruh, tidak ada pengusaha. “Buruh bekerja ihklas. Pengusaha meraup keuntungan sebesarnya, tanpa memikirkan rakyat kecil. Ketua DPRD Sumsel kami minta keluh kesah kami agar disampaikan ke pusat, agar RUU ini dapat direvisi,” pungkasnya.
Dalam aksi tersebut, tidak ada tanggapan dari Ketua DPRD Sumsel dan Anggota DPRD Sumsel karena tidak ada ditempat. Massa tersebut berjanji akan melakukan aksi kembali.
Editor : Anang
