Reporter : Edo
SULBAR, Mattanews.co – Sebentar lagi Pemprov Sulbar menerbitkan Surat Keputusan (SK) bagi Guru tidak tetap Sulbar yang lulus Uji Kompetensi Guru (UKG). Yang tidak lulus kembali memperjuangkan nasib mereka di DPRD Sulbar.
UKG tersebut diadakan bulan lalu oleh Pemprov Sulbar bekerjasama Universitas Negeri Makassar (UNM) untuk menata ulang kebutuhan GTT Sulbar. Hasilnya, dari dua ribu lebih GTT Sulbar, tercatat 1.888 orang pendaftar. Lulus administrasi 1.744 orang. Kemudian 1.610 hadir mengikuti seleksi. Mulanya tak ada yang memenuhi passing grade (PG), namun pemprov memberi kebijakan dengan menurunkan PG dari nilai 70 menjadi nilai 40, hasilnya sebanyak 747 orang GTT siap menerima SK untuk menjalankan tugas tahun 2020.
Hasil UKG tersebut dinilai tidak berkeadilan. Menurutnya kebijakan Pemprov Sulbar melalui UKG tidak berkeadilan sebab terdapat beberapa GTT yang dinyatakan lulus itu tidak pernah mengajar atau bertugas di Sekolah. Dalam hal ini UKG itu sengaja dilakukan untuk mengakomodir orang-orang tertentu.
Begitu disampaikan Forum PTT-GTT Sulbar saat melakukan audiens di Komisi IV DPRD Sulbar, Jumat 17 Januari.
“Kami akan tetap berjuang hingga permasalahan ini bisa terakomodir dengan baik. Saya yakin dan percaya Pemprov mau memperbaiki sistem yang ada kami sadar juga bahwa tidak menuntut macam macam tapi minimal progres perencanaan menyangkut GTT dan PTT bisa terjawab kami juga mau merasakan seperti apa yang dirasakan tenaga kontrak lainnya yang ada di Pemrov. Kami juga naungan mereka,” terang Ketua Forum PTT-GTT Asrar, Minggu (19/02/2020)
Menurutnya, melakukan audiens dengan Komisi IV merupakan langkah awal bagi DPRD Sulbar yang baru saja duduk, untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa mereka benar benar serius mengajar aspirasi rakyat.
Ketua Komisi IV DPRD Sulbar Sudirman mengatakan, dari hasil audien kemarin, menghadirkan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar, sepakat akan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulbar khusus mendalami persoalan PTT-GTT Sulbar.
Adapun SK hasil UKG, bakal ditunda untuk menunggu kinerja Pansus yang telah dibentuk. Selain itu, pihaknya juga sudah meminta Disdikbud Sulbar memanggil Kepala Sekolah yang tidak membayar honor PTT-GTT.
“Kita mendukung apa yang menjadi aspirasi PTT GTT Sulbar,” ungkapnya.
Sebelumnya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengaskan bahwa ditengah turunnya kualitas pendidikan Sulbar maka perlu memunculkan inovasi pada 2020, salah satunya menata kualitas daripada guru, serta sistem yang dilaksanakan di sekolah.
Idris mengaku kehadiran GTT sangat membantu pula kekurangan guru di Sulbar, hanya saja ada problem sebab terdapat sekolah yang rasio jumlah GTT nya sangat banyak. Namun, dengan banyaknya GTT di sekolah tersebut tidak menjadi pengaruh untuk meningkatkan kualitas belajar siswa,”GTT banyak tetapi peringkatnya terbawa. Jadi menurut saya ada problem yang luar biasa,” ungkapnya
Menurut Idris ada mekanisme yang tidak jalan. Karenanya ia mengeluarkan kebijakan agar dilakukan Uji Kompetensi Guru (UKG) bagi GTT.(ril/advertorial)
Editor : Anang
