Reporter : Rachmat Sutjipto
OGAN KOMERING ILIR, Mattanews.co – Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tahun anggaran 2019, memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dengan capaian tersebut, Dana Intensif Daerah (DID) sebagai reward bagi Pemkab OKI secara langsung kian bertambah.
Reward bergengsi akuntabilitas keuangan ini, diterima pemerintah setempat untuk kesembilan kalinya.
Yang diberikan langsung oleh Kepala Perwakilan Hary Purwaka kepada Bupati OKI, Iskandar.
Penyerahan penghargaan ini diberikan dalam acara Penyerahan dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 Kabupaten OKI.
Hary Purwaka di Kantor BPK Perwakilan Sumsel mengatakan, opini WTP merupakan penilaian pemeriksa atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan daerah, yang dianggap sudah memenuhi kriteria standar akuntansi keuangan pemerintah daerah.
“Momentum penghargaan hingga kesembilan kalinya ini,merupakan hasil akuntabilitas, dan transparansi kualitas pengelolaan keuangan negara,” katanya, Rabu (17/6/2020).
Kendati opini WTP bukan prestasi pencapaian akhir serta jaminan, lanjutnya, setidaknya capaian hingga saat ini telah menunjukkan bahwa Pemkab OKI senantiasa menunaikan kewajiban akuntansi pemerintahan secara efektif dan efisien serta akuntabel,
“Terlebih penting lagi yakni, konsistensi dalam memastikan anggaran yang telah ditetapkan setiap tahun, agar memberi manfaat nyata untuk kesinambungan, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Bupati OKI Iskandar mengatakan, BPK telah memberikan menilai laporan keuangan daerahnya disajikan ecara wajar, atas aspek material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Menurutnya, proses panjang telah dilalui aparatur dan legislatif sehingga award kembali diraih pemerintahannya.
“Terlaksana melalui proses panjang, dimulai dari Musrenbang. Kemudian, disusun dengan sistem pengendalian efektifitas internal itu harus dibarengi metode pengungkapan administrasi memadai, hingga penyusunan APBD bersama legislatif. Setelah legalisasi anggaran oleh DPRD, kemudian diaudit BPK,” ucapnya.
Meski mengutarakan kebanggannya terhadap kinerja jajarannya, namun ia menyadari selebihnya masih tersisa sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki.
Untuk itu, beberapa perbaikan akan terus dilakukan dalam pelaksanaan dan penyajian laporan keuangan daerah agar dapat dihitung, bisa dipertanggungjawaban dan berkesinambungan.
“Akuntabilitas dan kesinambungan dalam penggelolaan keuangan daerah merupakan kebutuhan. Sebab menurutnya, pembangunan tidak boleh berhenti.
“Kita akan bekerja keras untuk meningkatkan tanggungjawab dengan meningkatkan ketertiban penatausahaan aset dan menyusun penyusutan gedung atau bangunan, jalan, kegiatan renovasi fisik sesuai standar akuntasi pemerintahan,” ungkap Iskandar.
Ketua DPRD Kabupaten OKI, Abdiyanto Fikri menuturkan, akuntabilitas sudah menjadi kewajiban setiap pemerintah daerah agar selalu taat azas, efektif, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
Meski demikian, kinerja Pemkab OKI memuaskan dalam pencapaian visi misi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
“Dimulai penulusuran kebutuhan belanja daerah, hingga pengesahan APBD, eksekutif-legislatif selalu membangun komunikasi dan koordinasi. Semoga penghargaan ini berlaku sama di tahun mendatang,” katanya.
Editor : Nefri
