Curhat Nakes yang Dipecat: Hancur Hati Kami

Direktur Utama RSUD Ogan Ilir, dr Roretta Arta membenarkan pemecatan 109 tenaga medisnya. Salah satunya karena mereka tidak mau masuk kerja saat rumah sakit sedang membutuhkan.

“Mereka tidak mau menangani pasien COVID karena takut. Ada tuntutan, tapi semua sudah dipenuhi,” kata Roretta, beberapa waktu lalu.

Tokoh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir, Iklim Cahaya memandang bahwa permasalahan ini bukan semata-mata karena penanganan pasien Covid-19.

Tapi karena, masalah intern manajamen RSUD Ogan Ilir.

“Sebetulnya inti masalah pada manajemen dan leadership RS.
Selama ini sudah sering terdengar kekurang-harmonisan di internal RS, yang puncaknya bergejolak pada saat manajemen RS memutuskan menangani atau merawat pasien Covid-19,” ujarnya.

Ia mengatakan, di sini terlihat jelas bahwa komunikasi antara Direktur RSUD Ogan Ilir dan bawahannya belum maksimal.

Hal itu terlihat dari hal-hal yang dipersoalkan sebelumnya, seperti masalah SK, intensif, APD hingga rumah singgah.

“Karena tidak tuntas diselesaikan secara internal, akhirnya para karyawan tersebut mengadu pada DPRD Ogan Ilir,” tuturnya

Saat mediasi antara Manajemen RSUD Ogan Ilir dan tenaga honorer dibantu Komisi IV DPRD Ogan Ilir, anggota dewan meminta supaya tidak ada pemberhentian terhadap mereka yang ikut dalam penyampaian aspirasi tersebut.

Namun sayangnya, pemecatan tetap terjadi karena alasan mereka mangkir dari tugas.

Saya juga melihat direktur kurang memahami watak masyarakat Ogan Ilir, karena sebetulnya yang bersangkutan tidak pas untuk memangku jabatan tersebut. Menurut saya, sebaiknya Bupati Ogan Ilir menggeser yang bersangkutan dari jabatannya, agar RSUD kondusif,” ujarnya.

Ia berharap agar Direktur RSUD Ogan Ilir dapat memberikan perhatian lebih kepada garda terdepan di bidang kesehatan itu.

“Sepanjang perhatian direktur terhadap APD yang standar terpenuhi, insentif yang cocok, rumah singgah yang memenuhi syarat tersedia. Dan dia bisa mengubah leadershipnya lebih baik dan mengayomi, bisa saja pelayanan akan tetap baik, bahkan lebih baik. Tinggal berapa karyawan yang tersisa,” pungkasnya.

Sementara, Rina, salah seorang nakes yang dipecat mengaku kecewa dengan keputusan tersebut.

“Hancur hati kami. Kami hanya menanyakan kejelasan, mengapa dijawab seperti ini,” ujarnya.

“Kami klarifikasi, tidak ada kami takut dengan pasien Covid-19. Dengan catatan, keamanan kami juga terjamin,” katanya.

Ia pun mengakui jika tidak ada semacam pembekalan bagaimana menggunakan APD yang benar. Pun soal keluhan mereka terkait APD, ada pembatasan sehingga mereka pun seolah tak dijamin.

“Manajemen bilang kalau APD kita ada dan cukup, memang benar. Namun terjadi pembatasan saat kami hendak memakainya,” tuturnya.

Menurutnya, contoh kecil masker, diberi 1 setiap piket. Padahal untuk standarnya 5-6 jam harus diganti, tapi ketika hendak meminta lagi, ada prosedur panjang.

Walaupun pihaknya maklum jika prosedur itu diterapkan agar distribusi APD tetap stabil. Namun mereka minta kejelasan agar APD yang diminta dapat diambil sesegera mungkin saat bertugas.

Begitu pula dengan tuntutan rumah singgah, yang diklaim oleh manajemen RSUD Ogan Ilir sudah ada.

“Memang ada rumah singgah di Gedung DPRD Ogan Ilir, namun mereka sampai terakhir tak diberi tahu bagaimana cara memakainya, bagaimana jaminan saat mereka di sana, bahkan siapa yang memegang kunci kamarnya tidak diberi tahu. Otomatis kami juga ada kontak dengan Covid-19. Ga mau kami pulang, takut bawa virus. Kami jangan dilepas, diarahkan. Selama kami dikarantina, jamuan makan minum kami bagaimana,” jelasnya.

Dirinya juga membantah adanya mogok kerja seperti yang dituding manajemen. Ia mengatakan jika mereka memang beristirahat di rumah ketika pertemuan dengan perwakilan manajemen.

Editor: APP