Reporter : Warto Warman
RAJA AMPAT, Mattanews.co- Puluhan organisasi masa (Ormas) tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Raja Ampat (Ampera) menyeruduk kantor DPRD Raja Ampat meminta keadilan atas hak Otonomi Khusus (Otsus) bagi Orang Asli Papua (OAP) Kamis, (9/7/2020)
Aksi tersebut terjadi di depan pelataran kantor DPRD sekitar pukul 08.00 WIB. Masa yang datang tidak mau beranjak
sampai dewan terhormat menerima mereka menyampaikan aspirasinya hingga aksi baru rampung pukul 12.00 WIB.
Dalam orasinya Koordinasi Aksi (Korak) Ampera Abraham mengatakan, pihaknya mendesak DPRD Raja Ampat agar dapat membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas segala persoalan yang terindikasi korupsi di Raja Ampat.
“Kami datang kesini meminta anggota dewa yang terhormat mendengar kami. Kami meminta anggota DPRD segera mengusut tuntas segala persoalan yang ada. Lalu dapat berlaku adil dalam Pemberdayaan otonomi khus Atas Orang Asli Papua ( OAP) serta mendesak agar dana Otsus dipergunakan sesuai Peruntukan,”ujar Abraham dengan lantang dihadapan masa aksi
Akhirnya anggota DPRD menerima masa aksi dengan mendatangi ormas Ampera. Lalu ormas Ampera memberikan tuntunan aksi yang di gelarnya hari ini.
Sementara itu Ketua DPRD Raja Ampat Abdul Wahab Warwey mengatakan, berterimakasih kepada masa aksi. Dia justru menilai unjuk rasa adalah salah satu upaya masyarakat menjalankan fungsinya sebagai kontrol terhadap pemerintah. Dia bahkan berjanji akan mengawal beragam kasus di Raja Amat agar cepat diselesaikan secara adil.
“Dari segala persoalan yang disampaikan tentu ini sudah menjadi suatu rangkaian maka akan kita usut tuntas, baik itu kasus BUMD hari ini dan bahkan yang lalu. Begitu pula kasus-kasus lain seperti kasus minyak dan gas di Pulau Dua yang hingga saat ini kami di DPR juga belum tau dimana rimbahnya, kasus Persiram dan kasus-kasus lainya,”ujarnya saat berdialog dengan masa aksi
Ditegaskannya pihaknya tidak hanya mengejar kasus yang masih di proses. Tetapi kasus yang telah jelas termasuk telah didapatkan tersangka terkadang masih belum di eksekusi atau berjalan tuntas.
“Contohnya kasus Hendrik Wairara tersangka kasus BUMD pun hari ini kita tidak tau rimbahnya bagaiman ini yang mesti juga kita pastikan. Karena kalu sudah bicara tersangka itu pastinya 95% itu sudah positif. Maka itu yang harus kita terangkn dulu yang samar, baru kita ambil yang gelap untuk samar-samarkan. Lalu terkait dengan pembentuakan Pansus saya secara pribadi punya keinginan itu. Tapi hal-hal ini akan kami bicarakan di internal Lembaga DPRD,”paparnya
Disinggung terkait Otsus di Raja Ampat yang merupakan poin tuntutan masa aksi. Politis Partai Demokrat itu, menjawabnya merupakan keinginannya. Dia malah berharap semua sebagai anak papua lebih khusus anak Raja Ampat punya kewajiban untuk mengawal otsus secara baik
“Tapi bagusnya kita bicara hak otsus tentu pada semua level harus kita bicarakan baik itu Pembangunanya maupun Hak Politiknya, contoh Fraksi Demokrat Papua Barat pada Periode Lalu, Ongen selano yang duduk sebagai pimpinan DPR tapi karena Partai Demokrat menganggapnya bukan Orang Asli Pupua maka kesempatan itu diberikan kepada Piter Konjol sebagai representasi OAP untuk menduduki pimpinan DPR dan itu juga bagian dari hak-hak otsus,”tuturnya rincih
Dia juga menyingung dalam tampuk tertinggi di DPRD sebagai wakil rakyat di Papua lalai. Bahkan setelah duduk di kursi nyaman anggota DPRD terkadang lupa dengan tujuan utamanya tersebut.
“Namun lucu juga setelah kita negok sendiri di Raja Ampat kita semua mau bicara otsus namun dikursi empuk DPRD kita tidak bicarakan.Ongen selano saja yang orang indonesia tidak boleh Apalagi hari ini Pimpinan yang orang cina itu jauh lebih tidak boleh kalau memang kita bicara hak-hak otsus di Raja Ampat,”pungkasnya
Editor : Lintang
