Reporter : Wanto Warman
RAJA AMPAT, Mattanews.co – Ratusan massa yang merupakan peserta tes CPNS formasi tahun 2018 mendatangi kantor Badan Kepengawaian Daerah (BKD) Kabupaten Raja Ampat, Kamis (30/7/2020) sekira pukul 10.30 WIT.
Kedatangan puluhan peserta tes CPNS untuk mempertanyakan hasil seleksi yang direncanakan diumumkan secara serentak pada dini hari 30 Juli 2020, namun kembali ditunda.
Salah seorang peserta CPNS mengatakan, kedatangan para peserta hanya memintah kejelasan penundahan pengumuman hasil seleksi.
“Kami menjamin keamanan, yang penting ada perwakilan dari salah satu Pemda untuk menjelaskan alasan penundaan pengumuman hasil tes itu,” ucapnya.
Menjelang beberapa jam kemudian, akhirnya Sekretaris Daerah (Sekda) Raja Ampat, Dr Yusuf Salim, MSi, mendatangi massa aksi dan menjelaskan terkait alasan penundaan hasil pengumuman CPNS tersebut.
“Kemarin sudah melakukan rapat bersama Gubernur Papua Barat melalui virtual, tapi tiba-tiba terjadi gempa yang di Manokwari itu dan akhirnya belum sempat mengambil keputusan,” ujarnya.
Diakuinya, Kamis Pagi, Pemda menerima surat dari Gubernur yang memerintakan kepada beberapa daerah hasil tes akan di umumkan setelah kondisi daerah sudah memungkinkan dan kondusif.
“Ketika melakukan persiapan, tiba-tiba ada pemberitahuan dari pemerintah Provinsi. Seharusnya hari ini sudah ada pengumuman, namun setelah pendapatkan informasi bahwa hari Senin semua kepala Daerah dan Wali Kota akan melakukan pertemuan dengan Gubernur,” jelasnya.
Dijelaskan, Pertemuan itu dilakukan karena kuota putra daerah mengalami kekurangan yang tidak sesui dengan keinginan masyarakat asli Papua.
“Hal ini dikhawatirkan jangan sampai setelah selesai pengumuman ternyata asli Papua tidak mencapai 80 persen, ini akan terjadi resiko,” ucapnya.
Untuk itu sementara waktu, Sekda berharap, agar menunggu keputusan Gubernur jika hari Senin di umumkan, maka akan diumumkan.
“Kita berharap jika hasil mengumuman ini yang ditundah kita bisa mendapatkan manfaat. Ini juga menjadi kesempatan pemerintah daerah untuk melobi kembali ke pemerintah pusat agar kuota orang asli Papua mencapai 80 persen. Semua ini rasa khawatir kami jika hasil yang dikeluarkan 70-20 maka tentunya tidak adil bagi orang asli Papua. Untuk itu mohon bersabar menunggu perkembangan lebih lanjut,” pungkas Yusuf Salim.
Editor : Chitet
