Reporter : Ucil
PALEMBANG, Mattanews.co – Kemenko Polhukam menggelar kegiatan Program Focus Group Discussion (TGD), dalam rangka Konsultasi Publik bidang Kesatuan Bangsa.
Kegiatan ini digelar di Ballroom Hotel Swarna Dwipa Palembang, pada hari Selasa (22/9/2020).
Kepala Badan Kesbangpol Sumsel Bakhnir Rasyid mengatakan, pada acara hari ini berfokus pada grup konservasi ada tiga instansi.
“Tujuan ini yaitu untuk mencari masukan-masukan aspek dan masalah kebangsaan,” ucapnya.
Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari, yang diikuti oleh 150 orang prserta.
Untuk setiap peserta diwajibkan melakukan Rapid Test, yang dibiayai oleh pihak penyelenggara.
“Bahkan kKmenkopolhukam, kemendagri dan Ditjen Polpum, akan mengadakan kegiatan norma kegiatan Ideologi aktualisasi nilai-nilai Pancasila,” ungkapnya.
Asdep 4 Koordinasi Kesadaran Bela Negara di Kedeputian VI Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Brigjen TNI Rufbin Marpaung menuturkan, masalah kebangsaan adalah isu-isu strategis ketahanan bangsa.
“Dalam kegiatan ini kami kemas menjadi, konsultasi publik dengan dilaksanakan secara publik,” ucapnya.
Kegiatan ini dimulai dari melaksanakan penggalian data dan informasi dari seluruh komponen bangsa.
Yaitu dibagi menjadi tiga segmen pertama dalam Instansi Pemerintah Pusat di Daerah.
Kemudian kedua, Instansi Pemerintah Daerah dan ke masyarakat.
“Dari informasi atau data yang didapat kami olah, untuk mendapatkan suatu gambaran keadaan aktual saat ini,” katanya.
Rufbin Marpaung menegaskan, mereka akan menganalisis setelah dianalisa.
Pihaknya juga bisa merekomendasi, yang diberikan untuk mengorganisir dari Kementerian dan Lembaga.
Khususnya Kedeputian enam Kesatuan Bangsa yang mempunyai Partner rekomendasi.
“Akan kami berikan kepada mereka yang berhasil, mendapatkan data-data yang rekomendasi. Contoh misalnya ada pendidikan moral Pancasila dirasakan oleh masyarakat , jadi dari seluruh data ini menyatakan bahwa diperlukan sebenernya,” ujarnya.
Melalui konsultasi publik ini, dia berharap rekomendasi yang akan disampaikan kepada kementerian dan lembaga nantinya benar-benar berdasarkan data.
Serta sesuai informasi mengenai kondisi faktual yang dialami oleh masyakarat.
Editor : Nefri
