[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Klik Disini Untuk Mendengarkan Berita”]
Reporter: Faldy
PALEMBANG, Mattanews.co – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggelar sosialisasi tugas dan fungsi serta capaian kinerja, di Hotel Aryaduta, Jumat (16/10/2020).
Pimpinan Komisi VII DPR RI Alex Noerdin mengatakan, acara hari ini adalah sosialisasi BPH Migas, karena banyak yang belum tahu.
“Tugas dan fungsi BPH Migas ini di atas Pertamina, karena melakukan pengawasan, penyimpanan dan distribusi Migas,” ujarnya.
Alex mengatakan, yang menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang diberikan BPH Migas untuk Komisi 7 yakni agar jaringan gas (Jargas) bisa masuk di 17 kabupaten dan kota yang ada di Sumsel.
“Insyallah, itu bisa teralisasi. Karena gas di Sumsel banyak,” ungkap Alex.
“Bahkan diekspor ke Singapura dan pulau Jawa. Tantangan dari Kepala BPH Migas, Insyallah bisa terwujud,” sambung mantan Gubernur Sumsel ini.
Lebih lanjut Alex mengungkapkan, saat ini Jargas sudah ada di beberapa kabupaten dan kota di Sumsel, diantaranya Palembang, Prabumulih, Pali, Muba. Karena itu adalah daerah penghasil migas.
Sudah 15 tahun lebih gas Sumsel menerangi Singapura, Jawa dan Provinsi lain. Jadi sekarang kita penuhi dulu kebutuhan di Sumsel.
“Untuk Sumsel kita prioritaskan dulu Jargas. Daerah lain janganlah protes karena Sumsel penghasil gas, jadi wajar kalau didahulukan,” tegasnya.
Sementara itu, M Fanshurullah Asa Kepala BPH Migas mengatakan, pihaknya menargetkan pemasangan Jargas di 17 kabupaten dan kota di Sumsel.
“Untuk skema pendanaan pemasangan jargas bisa dengan menggunakan pola investasi,” terangnya.
7 Dari 17 Kabupaten /Kota Yang Sudah Dialiri Jargas Gas
Fanshurullah menjelaskan, penetapan Harga gas (Jargas) di Provinsi Sumsel. Terdapat 7 dari 17 kabupaten/kota yang telah ditetapkan gasnya.
Dengan rincian sebagai berikut total 75.674 SR), rianciannya Pali : 5.375, Musi Rawas 5.182, Muara Enim 4.785, Musi Banyuasin 6.031, Kota Palembang 11.300, Ogan Ilir 3.725 dan Kota Prabumulih : 39.276
“Sementara itu, untuk penyaluran JBT dan JBKP di Sumatera Selatan. Penyaluran JBT di Provinsi Sumsel sampai 30 September 2020 Kuota : 557.668 KL, Realisasi : 365.448 KL (65,53%). Penyaluran JBKP di provinsi Sumatera Selatan s.d 30 September 2020 :
Kuota : 256.438 KL, Realisasi : 167.949 KL (65,49%),” pungkasnya.
Jargas Solusi Kelangkaan Tabung Gas 3 Kilogram
Ditempat yang sama, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Anita Noeringhati, menilai bahwa jargas mampu membantu kelompok masyarakat yang saat ini masih merasakan sulitnya mencari tabung gas 3 kilogram seringkali menjadi kebutuhan pokok.
“Karena ini memang memudahkan penggunaan, jadi masyarkat tidak harus repot menunggu gas 3 kilogram lagi dan pastinya ini lebih Safety,” kata Anita.
Anita juga mengharapkan, bahwa apa yang ditawarkan BPH Migas untuk dapat segera ditangkap untuk seluruh Kabupaten Kota yang ada di Sumsel.
“Makanya ini harus ada kesiapan dari Kepala Daerahnya untuk bagaimana dapat bekerjasama dengan BPH Migas,” ujarnya.
“Seperti yang sudah dijawab tadi, kalau anggarannya ini Surplus anggaran BPH Migas,” sambung Anita.
“Jadi disini tidak adalagi mengalaskan terkait anggaran yang terbatas, sehingga Jaringan Gas ini bisa kita dorong untuk dapat segera dilaksanakan di 17 Kabupaten Kota,” tutupnya.
Hadir dalam sosialisasi itu Pimpinan Komisi VII DPR RI, H. Alex Noerdin, M.fanshurullah Asa Kepala BPH Migas, Prof.Dr.Ir.H.Anis Saggaff, MSCE Rektor Unsri, Drs Faizal AR M.Si Asisten I Kota Palembang,
Bambang Utoyo Seketaris BPH Migas, Doni Indrawan Region Manager Ciporate salea II, Sadli Ario Sales Area Manager (SAM) PT Pertamina (Persero) MOR II, ketua DPRD Provinsi Sumsel Anita Noeringhati serta Ketua Fraksi Golkar. H. Fatra Radezayansyah
Editor: Fly
