MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Bantuan sosial tunai (BST) merupakan satu dari sekian upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 di Indonesia. Penyaluran BST di tahun ini akan menyasar pada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
BST akan dicairkan melalui kantor pos yang ada di setiap daerah. Forum Diskusi Sumatera Selatan (FDSS) pun mencoba untuk mengupas tuntas seputar BST dengan melibatkan mahasiswa, aktivis, ataupun praktisi juga menghadirkan pembicara di bidangnya pada . Adapun forum diskusi yang digelar melalui aplikasi Zoom itu membahas soal BST, mekanisme penyaluran, respon masyarakat, hingga efektivitas BST terhadap masyarakat terdampak pandemi covid-19.
Founder FDSS, Arip Farawita mengatakan, kehadiran pemerintah sangat diperlukan dalam membantu masyarakat untuk mampu bertahan di masa pandemi dan krisis ekonomi yang melanda. Namun sorot pandangnya, melihat dari proses pengajuan, validasi hingga verifikasi, acap kali terjadi ketidaksinkronan data antar tahapannya hingga akhirnya menjadi ulasan penting dalam mekanisme penyaluran dana BST ini.
“Terkait penyaluran BST ini ya memang pada dasarnya BST ini sama-sama kita ketahui adalah niatan yang mulia daripada pemerintah. Namun kemudian sering kali prosesnya ini yang barangkali terkendala atau ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang merusak kesuksesan bantuan ini,” kata dia.
Sementara itu, Kepala PT Pos Palembang, Risdayanti memaparkan mekanisme penyaluran dana BST hingga ke tangan penerima sudah sesuai prosedur yang seharusnya. Mulai dari pengajuan KPM dari pejabat daerah yang terendah RT dan RW, kelurahan, Dinas Sosial, kemudian Kementerian Sosial akan menyetujui data yang di ajukan oleh Pemda terkait.
Yang kemudian pihak PT Pos sebagai pihak penyalur bantuan tersebut. “Ini adalah proses panjang dan ada tahapannya,” ucapnya.
Pengamat Sosial, Rudi Pangaribuan menjelaskan mekanisme penyaluran BST yang memakan waktu dan dalam proses pengajuan kerap kali terjadi tidak sinkron data yang akhirnya berujung pada tidak tepat sasaran, dan menjadi kecemburuan sosial hingga metode pembagian BST melalui kantor pos yang di nilai salah dalam metode pembagian nya yang kerap kali akhirnya menimbulkan kerumunan massa, mengingat hingga saat ini penyebaran virus covid-19 masih sangat rentan terjadi.
“Selain daripada data yang tidak sinkron ataupun ada yang memang membutuhkan ternyata tidak mendapatkan, ini juga keluhan dari masyarakat ini, dari segi penyaluran ini, sepertinya memang juga harus tetap menerapkan prokes, itu yang paling penting. Karena secara tidak langsung bantuan ini ditujukan untuk membantu masyarakat di masa pandemi, namun kemudian ketika penyaluran bantuan itu justru menimbulkan kerumunan di kantor pos,” jelasnya.
Oleh sebab itu, kontrol dari setiap prosesi pendataan hingga penyaluran perlu di evaluasi kembali. Dr Muhamad Syawaluddin MAg, Wakil Dekan III Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang menjelaskan dalam pandangan psikologi dan akademis, menyimpulkan keterlibatan pemuda dalam program BST ini penting sebagai kontrol tersendiri dan transparansi.
Sebab menurutnya masyarakat hingga saat ini sangat minim informasi terkait penyaluran BST itu sendiri. “Banyak kendala dalam urusan BST ini. Mulai tidak tepat sasaran, penerima ganda, ataupun salah alamat. Oleh sebab itu saya mengharapkan keterlibatan pemuda harus dimunculkan dalam penyaluran BST ini,” pungkasnya.
