Reporter : Fitrah
MALUKU, Mattanews.co – Pemerintah negeri Luhu dibawah pimpinan Djufry Kaliky akhirnya mengakomodir apa yang diinginkan oleh pemuda dan masyarakat negeri Luhu, salah satunya adalah melakukan pertemuan secara terbuka.
Pertemuan antara pemerintah, pemuda dan masyarakat negeri Luhu yang dipusatkan di kantor negeri Luhu dihadiri pula oleh penjabat Djufry Kaliky, Staf pemerintahan negeri Luhu, pemuda, dan tokoh masyarakat serta pihak Polsek Huamual, Senin (14/10/2019).
Tatap muka pemerintah negeri bersama pemuda, masyarakat dan tokoh masyarakat negeri Luhu melahirkan 8 poin hasil rapat kesepakatan bersama yang di bacakan oleh wakil ketua Saniri Hasan Waleulu diantaranya, tower tersebut harus dikontrak, surat-surat tersebut harus ditarik, usulan harus rapat terbuka di Baileo, kemudian jika belum selesai jangan dikerjakan dulu. “Tower ini punya penghasilan yang sangat besar jadi harus perlu dibicarakan, pertemuan harus dihadirkan dari pihak perusahaan, penentuan kontrak 10 tahun 100 juta rupiah. Terkait dengan pertemuan terbuka di Baileo nanti mendengarkan bersama lewat penyiaran di jalan-jalan,” beber Badrum Waleulu Pemuda negeri Luhu kepada media ini, Selasa (15/10/2019).
Menurut Badrum Waleulu, hasil pertemuan ini merupakan desakan pemuda dan masyarakat negeri Luhu untuk pejabat negeri Luhu melakukan pertemuan walaupun tidak semua masyarakat negeri Luhu diundang dalam pertemuan ini.
“Walaupun tidak semua masyarakat diundang tetapi pantauan dan pengawalan pemuda negeri Luhu tidak lengah. Kami pemuda bersyukur atas putusan yang diambil dengan membatalkan surat hibah pembangunan tower diatas lahan tanah adat negeri Luhu dengan ukuran 20×20 tersebut,” ungkap Waleulu.
Dan terkait dengan kontrak tanah oleh pihak perusahaan, sambungnya, akan dibicarakan dalam pertemuan rapat berikutnya. Dimana dalam pertemuan tatap muka yang berlanjut dikantor Negeri, utusan masyarakat dan pemuda meminta pertemuan berikut harus di adakan di Baileo negeri Luhu.
“Kami minta harus diadakan di Baileo negeri Luhu, sehingga semua masyarakat bisa mendengarkan hasil pertemuan ini yang akan dibacakan bersama pihak perusahaan net on nanti,” imbau Waleulu.
Dikatakannya, keinginan semua utusan pemuda dan masyarakat negeri Luhu hanya satu, tanah itu harus dikontrak dengan batas kontrak yang diinginkan bersama masyarakat negeri luhu dan itu melalui hasil kesepakatan bersama pemerintah, Saniri negeri Luhu, pihak net on dan masyarakat negeri Luhu.
Editor : Anang
