MATTANEWS.CO, KAPUAS HULU – Komandan Distrik Militer 1206 Putussibau Letkol Arm Andreas Prabowo Putro pimpin rakor percepatan infrastruktur koperasi merah putih di Kapuas Hulu dipusatkan di Aula Kantor BAPEDA Kab. Kapuas Hulu, Jln. D.I.Panjaitan, Putussibau Kota. Senin (12/01/2026).
Dandim1206 Putussibau, Letkol Arm Andreas Prabowo Putro terus memperkuat sinergi lintas sektoral dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
Hal ini ditegaskan dalam rangkaian rapat koordinasi dan peninjauan lapangan yang intensif dilakukan pada awal Januari 2026.
* Poin-Poin Utama Rapat Koordinasi
– Dukungan Program Strategis
Pembangunan KDKMP merupakan bagian dari pengawalan langsung terhadap program ekonomi kerakyatan Presiden RI guna memperkuat kemandirian ekonomi di tingkat desa.
– Peninjauan di Kecamatan
Dandim telah melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan- kecamatan untuk memastikan kesiapan lokasi dan progres fisik bangunan.
– Fokus Kesejahteraan Masyarakat
Koperasi ini diproyeksikan menjadi wadah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal, seperti komoditas kratom dan sektor pangan lainnya.
– Target Operasional
Pemerintah dan TNI menargetkan Koperasi Merah Putih dapat beroperasi secara penuh pada pertengahan tahun 2026 ini.
Dandim 1206 Putussibau menyatakan bahwa keterlibatan TNI dalam proyek ini adalah untuk memastikan seluruh tahapan.
“Mulai dari legalitas lahan hingga pembangunan fisik kantor dan gudang, berjalan tepat waktu dan sesuai standar, “kata Dandim
Menurut Dandim, KDKMP ini bukan sekadar bangunan fisik.
“Melainkan sarana ekonomi yang akan menjadi penggerak utama kesejahteraan warga Kapuas Hulu,” ujar Letkol Arm Andreas Prabowo Putro.
Sebagai informasi, Rakor ini turut melibatkan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang di wakili oleh Sekretaris Daerah Kapuas Hulu Ambrosius Sadau, jajaran Kepala Dinas, Camat se-kabupaten Kapuas Hulu.
Kemudian para Danramil jajaran Kodim 1206 Putussibau, serta unsur perangkat desa dan kelurahan untuk menyelaraskan administrasi dan teknis di lapangan agar tidak ada hambatan dalam operasional. (*)
