MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Aksi demo disuarakan oleh sekelompok massa dari PETITUM BERSAMA yaitu gabungan dari organisasi Massa, digelar di kantor Gubernur Sumsel, Senin (19/4/2024). Aksi ini berseru agar mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dikembalikan seperti semula, aksi sempat diwarnai ketegangan dan nyaris terjadi pembakaran diri oleh salah seorang Koordinator Aksi, Senin (19/4/2024).
Dalam aksinya, Koordinator Aksi (Korak) menyuarakan agar mekanisme PPDB jangan hanya untuk kepentingan suatu kelompok saja, pihaknya meminta kembalikan otoritas PPDB ke Kepala Sekolah, dan Dinas jangan ikut campur apalagi sampai mengkoordinir.
Bahkan aksi tersebut sempat diwarnai aksi membakar diri dengan bermandikan bensin sebagai bentuk protes terkait persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Salah satu Koordinator Aksi Nopri. MT, sudah menyirami tubuhnya dengan bensin dan nyaris saja ingin membakar dirinya dengan mencari-cari dan meminta korek api untuk di bakarkan ke bajunya, bahkan dalam aksi ini juga sempat diwarnai ketegangan disaat koordinator aksi meminta mobil komando agar merangsek ke dalam dengan menabrakkannya.
Aksi demo pun berlanjut dengan kericuhan dimana terjadi aksi saling dorong antara massa dengan aparat kepolisian karena massa aksi mendesak ingin masuk ke halaman kantor Gubernur.
Adapun massa aksi tersebut terdiri dari Enam organisasi seperti DPW Garda Alam Pikir Indonesia, DPW PPMI, DPD GRIB Banyuasin dan PB. FPMP, DPW MSK-indonesia serta Penggiat Demokrasi Macan Tutul.
Gabungan Aksi massa bertujuan ingin menyampaikan aspirasi langsung kepada PJ. Gubernur Sumsel, terkait PPDB namun disayangkan PJ. Gubernur tidak berada ditempat dan ini membuat massa aksi menjadi kecewa.
Salah satu Koordinator aksi, Mukri AS dalam orasinya mengatakan, bahwa pendidikan khsusunya di Sumatera Selatan merupakan persoalan fundamental dan pokok bagi suatu Bangsa karena pendidikan jelas berperan dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa.
“Jika proses awal dalam penerimaan siswa didik baru di pendidikan sudah tidak baik-baik saja maka bisa dipastikan sistem pendidikan akan buruk,” terangnya.
Mukri mengatakan, Bung Hatta pernah berkata bahwa pendidikan adalah jantung hati Bangsa, maka dari itu kedatangan kami ini untuk memberikan kritik dan oto kritik kepada Pemerintah Provinsi terkhusus pada PJ. Gubernur supaya mengembalikan sistem PPDB seperti semula supaya jantung hati Bangsa menjadi baik.
Mukri juga menuturkan bahwa pihaknya meminta kembalikan otoritas PPDB ke Kepala Sekolah, dan Dinas jangan ikut campur apalagi sampai mengkoordinir.
“Kami tegaskan, PJ. Gubernur jangan merusak tatanan atau sistem pendidikan yang sudah ada di Sumsel, kembalikan PPDB seperti semula, dan jika tidak maka silahkan PJ. Gubernur hengkang dari bumi Sriwijaya Sumatera Selatan ini,” pintanya.
Sementara itu salah satu Koordinator Aksi Aan Pirang juga menyampaikan, fungsikan Kadisdik Defenitif, jangan PLH yang membuat kebijakan PPDB yang memonopoli dan merusak sistem pendidikan di Sumatera Selatan. Periksa dan ungkap adanya dugaan grativikasi di Dinas Pendidikan.
“Pecat Kepsek SMKN 4 Palembang yang merangkap jabatan di SMAN 22. Lalu pecat PLH Kadisdik, Kabid dan Sekretaris Dinas, dan dirinya juga meminta kepada PJ Gubernur agar menghentikan ancaman bahwa setiap Jumat akan ada pelantikan pejabat, apabila aspirasi yang sudah kami sampaikan ini tidak di indahkan oleh PJ. Gubernur, kami pastikan dalam waktu dekat, kami akan mengepung kantor Gubernur dengan massa yang jauh lebih banyak lagi, saya Nopri juga akan melakukan aksi demo membakar diri,” tegas Korak.
Hal senada juga diutarakan oleh Henni LS dan Andi Cempako yang sama mengatakan jika pihaknya menduga jika peralihan PPDB ini terindikasi adanya kerja sama dengan pihak Telkom dalam sistem PPDB, bahkan diduga persekolah harus mbayar senilai R
