“Tadi pihak BPKAD mengungkapkan mengelontorkan anggaran untuk sektor lain menggunakan dana sumbangan gempa, BTT dan mata anggaran lain Kenapa untuk rumah sakit tidak?,”ucapnya lagi
“Padahal satu satunya rumah sakit yang beroperasi pada saat gempa cuma RS regional. Apalagi paving block adalah perintah kepala BNPB,” cetusnya.
Dian mendesak agar DPRD tegas meminta pemerintah membuka ke publik alokasi penggunaan dana gempa yang telah di kelola benar-benar transparansi dan akuntabel serta tepat sasaran.
“Kedepan tentu kita semua berharap ini menjadi pembelajaran dapat menjadi provinsi yang tangguh dan profesional menghadapi persoalan serupa di masa yang akan datang,”pungkasnya
