MATTANEWS.CO, PURWAKARTA – Ketua Gerakan Moral Masyarakat Purwakarta (GMMP) Hikmat Ibnu Ariel menyayangkan 2 kali sidang paripurna DPRD yang juga salah satunya berhubungan dengan anggaran pelayanan masyarakat tidak terlaksana.
“Jika ada perselisihan para anggota DPRD sejatinya bisa diselesaikan pihak-pihak terkait dengan cara dijalinnya komunikasi yang baik, karena poltik itu bersifat kompromistis,” ucap Ariel, Kamis (15/09/2022).
Sambung dia, melihat informasi dan perkembangan terakhir yang beehasil dihimpun, surat undangan sidang yang ditanda tangani wakil ketua bisa jadi merupakan salah satu pemicu dan menimbulkan ketersinggungan pimpinan yang lain. Dan dianggap tidak sesuai aturan sehingga berimbas gagalnya sidang paripurna kemarin.
”Dengan situasi demikian menimbulkan anggapan dimasyarakat bahwa komunikasi antar pihak-pihak tidak terjalin dan munculnya ‘anggota legislatif perjuangan’,” ujarnya.
Dikatakannya, jika memang terdapat mata anggaran yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip fraksi, hendaknya dimusyawarahkan dan jika perlu mata anggaran ‘bermasalah’ tersebut dicoret. Janganlah kemudian satu bundel anggaran, secara keseluruhan, menjadi batal.
“Imbas batalnya sidang paripurna diantaranya batal berlakunya anggaran perubahan, dimana dalam anggaran perubahan tersebut berimbas pada anggaran lainnya. Salah satunya, dimana didalamnya ada anggaran untuk pengadaan blanko e-ktp yang saat ini kosong. Selain itu juga ada anggaran BBM untuk operasional mobil pengangkut sampah. Kedua hal tersebut merupakan pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat,” jelas Ariel.
Pihaknya berharap semoga ini menjadi pembelajaran, sehingga kedepan tidak terulang kembali. Jika semua pihak berorientasi kepada kepentingan rakyat, maka musyawarahlah.
