MATTANEWS.CO, PEMALANG – Aliansi Kesetiakawanan Sosial (AKS) menegaskan sikap tegasnya terhadap segala dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di tubuh Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Langkah ini diambil untuk meminimalisir dan mencegah penyebaran praktik korupsi yang semakin merajalela di wilayah tersebut.
Ketua Aliansi, Andy Rahmat Prasetya, menyampaikan hal ini saat melakukan audiensi pada Jumat (21/3/2025) di ruang rapat Alamnda Inspektorat Pemalang.
Dalam kesempatan tersebut, Andi menyoroti berbagai persoalan yang berkembang di Kabupaten Pemalang, seperti dugaan pungli yang berkedok infak, penjualan foto Bupati, stempel, hingga pengadaan bibit karet kebo.
Menurutnya, masalah-masalah tersebut merupakan persoalan sepele namun ujungnya berpotensi menjadi pungli yang merugikan masyarakat.
“Melihat permasalahan yang terjadi, saya sangat prihatin dengan kondisi Kabupaten Pemalang yang kini tercatat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah dan berbagai indikator serba terendah. Kita tidak membahas siapa yang benar atau salah, tetapi lebih pada bagaimana cara memajukan Pemalang agar bebas dari praktik pungli,” tegas Andi dalam audiensinya.
Andi juga menekankan pentingnya langkah preventif untuk memastikan pemerintah Kabupaten Pemalang bergerak maju tanpa ada praktik pungli yang menghambat pembangunan.
“Aliansi Kesetiakawanan Sosial berkomitmen untuk mengawal dan mengawasi segala bentuk dugaan pungli. Kami berharap Pemalang bisa bergerak maju tanpa ada pungli yang menghalangi kemajuan daerah ini,” tambahnya.
Sebagai respons terhadap hal tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Pemalang, Bagus Sutopo, turut memberikan dukungannya. Bagus menegaskan bahwa pihaknya mendukung sepenuhnya langkah Aliansi Kesetiakawanan Sosial demi kemajuan Kabupaten Pemalang.
“Kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Andi. Kami akan mendukung penuh upaya ini. Bila ada oknum yang terbukti melanggar dan sudah melampaui batas, kami siap membawa masalah ini ke meja hijau,” kata Bagus di hadapan aparat penegak hukum (APH) dan Inspektorat Kabupaten Pemalang.
Audiensi ini mencerminkan komitmen bersama untuk membangun pemerintahan yang bersih dan transparan di Kabupaten Pemalang. Semua pihak sepakat untuk bekerja sama demi kemajuan daerah dan menciptakan Pemalang yang bebas dari praktik pungli.
