Salah satu Komisioner, Yogi Juli Saputra dari Divisi SDM & Parmas, yang menerima para demonstran, menjelaskan bahwa proses rekrutmen PPS telah dilakukan sesuai dengan hasil CAT dan wawancara, tanpa adanya praktik suka atau tidak suka, termasuk dugaan mengenai “Mahar”.
Dia juga menjelaskan bahwa anggaran untuk launching Pilkada 2024 telah menggunakan E-Katalog, dan penentuan penyelenggaraan berdasarkan kesiapan dari pihak yang menawar, dengan EO Lentera Adigana dipilih karena kompetensinya dan sesuai dengan prosedur administrasi.
Sementara itu, Sekretaris KPU, Nailul Azmi, menyampaikan permohonan maaf dan bertanggung jawab penuh atas segala sanksi atas keteledoran staf admin media sosial Instagram yang telah menyebabkan kegaduhan luas di masyarakat. Sementara untuk permintaan massa terkait dokumen kontrak pelaksanaan launching Pilkada 2024, KPU meminta waktu 7 hari untuk memenuhi permintaan tersebut.
Aliansi Pemuda Silampari Bersatu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal agar semua tuntutan mereka dipenuhi secara transparan dan menyeluruh oleh KPU Kabupaten Musi Rawas.
