MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Upaya memperluas jangkauan layanan administrasi kependudukan bagi kelompok rentan kembali mengantarkan Kota Palembang meraih apresiasi tingkat provinsi. Melalui inovasi AMPERA CAKEP (Ayo Menemukan Penduduk Rentan Cetak Administrasi Kependudukannya), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palembang berhasil masuk TOP 6 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Disdukcapil se-Sumatera Selatan.
Penghargaan ini diserahkan oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru, kepada Asisten III Pemkot Palembang, Ahmad Bastari, dalam acara yang berlangsung di Auditorium Graha Bina Praja, Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (11/12/2025).
Plt Kadis Dukcapil Palembang, Allan Gunery, menjelaskan bahwa AMPERA CAKEP menjadi inovasi yang mengedepankan pelayanan proaktif dengan menjangkau langsung warga yang kesulitan mengakses layanan. Program ini menyasar kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ODGJ, warga telantar, hingga masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau.
“Melalui layanan jemput bola, tim melakukan pendataan, perekaman, hingga pencetakan dokumen di tempat warga rentan berada. Dengan cara ini, hak administrasi kependudukan mereka dapat dipenuhi tanpa hambatan,” ujarnya.
Menurut Allan, hambatan informasi, keterbatasan mobilitas, serta jarak layanan sering membuat kelompok rentan tidak memiliki dokumen kependudukan yang semestinya menjadi hak dasar mereka. Padahal, dokumen tersebut diperlukan untuk mengakses layanan publik, bantuan sosial, hingga layanan kesehatan.
Pelaksanaan AMPERA CAKEP dilakukan melalui sinergi lintas sektor, melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, panti sosial, yayasan, serta sejumlah lembaga penampungan yang ada di Kota Palembang. Kolaborasi ini mempercepat pendataan dan pemenuhan dokumen kependudukan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Pendekatan terpadu ini memastikan masyarakat rentan bisa lebih cepat menerima layanan-layanan penting yang selama ini sulit mereka jangkau,” tambah Allan.
Raihan TOP 6 ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Palembang bersama Disdukcapil dalam membangun pelayanan inklusif, memastikan seluruh warga—terlepas dari kondisi dan keterbatasannya—memiliki akses yang sama terhadap dokumen administrasi kependudukan.
