MATTANEWS.CO, PURWAKARTA – Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika beberapa hari lalu, melakukan penyerahan bantuan masker dan vitamin, untuk warga terdampak pandemi COVID-19, di Bale Janaka Purwakarta Jawa Barat (Jabar).
Bantuan tersebut berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Dalam pidatonya, Ambu, sapaan akrabnya, mengatakan, akan mendorong penambahan dalam segi anggaran untuk karang taruna di desa-desa.
Yang mana bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP), yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Purwakarta.
Asep Dzulvickor, selaku Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruan Purwakarta .engapresiasi apa yang disampaikan Bupati Purwakarta.
“Saya sangat sangat mengapresiasi apa yang disampaikan Bupati purwakarta, perihal akan mendorong DPMD untuk membantu anggaran Karang Taruna di desa-desa,” ucapnya, Selasa (7/9/2021).
Pernyataan tersebut sangat diharapkan dan disambut baik, oleh karang taruna Purwakarta, terutama karang taruna yang ada di desa-desa.
Asep Dzulvickor menyarankan, untuk dapat merealisasikan rencana program bantuan tersebut, diharapakan tidak menjadi rencana program himbauan saja.
Dalam hal ini, Bupati Purwakarta harus segera membuat Peraturan Bupati (Perbup) terkait Organisasi Sosial Karang Taruna
Yang mana, mengatur tata kelola organisasi karang taruna dan sumber anggaran.
“Menurut saya ini sangat penting karena kalau tidak ada payung hukumnya para petinggi di desa atau kelurahan, akan mengabaikan apa yang disampaikan bupati,” katanya.
Bantuan anggaran untuk karang taruna desa, lanjutnya, akan sangat bermanfaat sekali.
Agar terciptanya masa depan yang baik dalam meningkatkan pembangunan sumber daya manusia di desa.
” Ya besar kemungkinannya jika ada anggaran karang taruna bisa membuat program pelatihan dan keterampilan, sehingga bisa menjadi tenaga kerja yang siap pakai serta terampil menciptakan wira usaha di desa,” ungkapnya.
Lanjutnya, sasaran sendiri dalam pengembangan difokuskan pada pelajar lulusan SMA dan SMK yang mengalami kesulitan dimasa pandemi.
” Jika realisasi anggaran bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) antara 5 sampai dengan 10 persen per tahun,” saya rasa pemerintah tidak akan rugi, jelas Asep Vickor.
Dikarenakan karang taruna merupakan organisasi sosial Plat Merah milik pemerintah sesuai dengan tingkatannya.
“Ini yang dinamakan dari rakyat untuk rakyat,” katanya.
