MATTANEWS.CO, OKI – Banjir yang kembali merendam Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, kembali menyingkap persoalan terkait tata kelola air. Di tengah genangan yang memasuki rumah warga, pemerintah hadir membawa bantuan dan janji perbaikan.
Namun, seperti banjir-banjir sebelumnya, pertanyaan tentang mitigasi jangka panjang kembali mengemuka, yakni sejauh mana komitmen itu diterjemahkan menjadi kerja nyata yang berkelanjutan.
Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki turun langsung ke lokasi terdampak, Jumat (16/1/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia tidak hanya meninjau kondisi warga dan menyalurkan bantuan sembako, tetapi juga menerima laporan mengenai pintu air yang rusak dan sungai yang mengalami pendangkalan dua faktor utama yang memperparah banjir di Air Sugihan.
“Ada pintu air yang macet sehingga air tidak bisa dialirkan ke sungai. Ditambah lagi sungainya sudah dangkal,” kata Kepala Desa Banyu Biru, Susanto. Ironisnya, laporan ini bukan kali pertama disampaikan. Warga menyebut persoalan serupa terus berulang setiap musim hujan.
Kepala Desa Kertamukti, Fadly, menambahkan bahwa karakter wilayah Air Sugihan memang rawan banjir karena dipengaruhi pasang air laut. “Kalau hujan bersamaan dengan pasang, air masuk ke permukiman,” katanya. Kondisi banjir ini sendiri semestinya menuntut pendekatan mitigasi berbasis risiko, bukan sekadar respons darurat saat banjir sudah terjadi.
Dalam peninjauan lapangan, Muchendi mencatat sedikitnya empat titik pintu air mengalami kerusakan. Ia memastikan perbaikan segera dilakukan, dengan skema pembagian tanggung jawab antara pemerintah daerah dan perusahaan. “Untuk jalur 27 dan 29 akan ditangani PT Bumi Andalas Permai, sisanya oleh Pemda,” ujarnya.
Lebih jauh, Muchendi juga menyampaikan arah kebijakan mitigasi yang akan ditempuh. Ia menegaskan normalisasi kanal dan sungai menjadi bagian penting dari solusi jangka menengah dan panjang. Pendangkalan, kata dia, telah mengurangi daya tampung sungai sehingga air mudah meluap saat curah hujan tinggi. “Ini akan kita laporkan ke Balai Besar dan pihak terkait. Penanganan banjir harus kolaboratif, tidak bisa hanya mengandalkan APBD,” katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa arah mitigasi sebenarnya telah disadari dan disampaikan di tingkat kebijakan. Namun hingga kini, langkah-langkah itu masih berada pada tahap rencana dan koordinasi, belum menjadi program mitigasi yang berjalan rutin dan terukur. Normalisasi sungai, misalnya, belum masuk dalam skema perawatan berkala, melainkan baru muncul sebagai wacana setelah banjir meluas.
Situasi ini memperlihatkan jarak antara kesadaran kebijakan dan implementasi di lapangan. Pintu air, yang seharusnya menjadi instrumen pencegahan, justru diperbaiki setelah gagal berfungsi. Sungai yang dangkal baru dibicarakan normalisasinya setelah air meluap ke permukiman warga.
Di tengah persoalan banjir, pembangunan infrastruktur jalan tetap berjalan. Di Desa Kertamukti, jalan poros sepanjang 1,1 kilometer kini dicor beton dan disambut antusias warga. Namun di Desa Nusantara, banjir justru merusak sekitar empat kilometer Jalan Poros Nusantara–Bandar Jaya dari total delapan kilometer. Kerusakan itu kembali akan diusulkan melalui dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ke pemerintah pusat.
Pola ini menunjukkan paradoks pembangunan di wilayah rawan bencana: infrastruktur dibangun tanpa mitigasi yang memadai, lalu rusak saat banjir datang, dan kembali diajukan sebagai proyek pemulihan. Tanpa perubahan pendekatan, anggaran publik akan terus terserap untuk memperbaiki dampak, bukan mengurangi risiko.
Banjir Air Sugihan kali ini menunjukkan bahwa arah mitigasi sebenarnya sudah ada dan telah disampaikan oleh kepala daerah. Tantangannya kini terletak pada konsistensi pelaksanaan, pengawasan lintas sektor, serta keberanian menjadikan mitigasi sebagai prioritas pembangunan bukan sekadar wacana yang kembali diulang setiap kali banjir datang.
Menutup kunjungan, Muchendi mengingatkan potensi cuaca ekstrem masih tinggi hingga Februari berdasarkan data BMKG. Ia meminta camat, kepala desa, dan tenaga kesehatan memantau kondisi warga, terutama anak-anak dan kelompok rentan.
“Meski air mulai surut, tetap waspada. Saya titip warga di sini kepada camat, kades, dan tenaga kesehatan agar kondisi kesehatannya dipantau. Anak-anak juga harus berhati-hati terhadap bahaya listrik saat banjir,” pungkasnya.
