NUSANTARA

Berani, Pemkab Batanghari Alihkan Dana Sertifikasi Guru

×

Berani, Pemkab Batanghari Alihkan Dana Sertifikasi Guru

Sebarkan artikel ini

Reporter : Dewan Richardi

MATTANEWS.CO, BATANGHARI –Pemerintah Kabupaten Batanghari alihkan 2 bulan Tunjangan Sertifikasi Guru, senilai 8 milyar lebih.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari, usai hearing bersama Ketua Kabupaten Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Batanghari yang didampingi oleh ketua Kecamatan dan perwakilan guru serta OPD terkait.

Ketua Komisi I DPRD Batanghari, Patoni mengatakan, dirinya bersama rekan-rekan sudah mendengar permasalahan yang terjadi. Dan berdasarkan pengakuan Pemkab Batanghari, bahwa dana sertifikasi tersebut dialihkan untuk membayar hal lain.

“Jika ditotalkan selama dua bulan, dana tersebut jumlahnya diatas Rp 8 Miliar. dan pemkab mengatakan akan mengganti uang sertifikasi dengan menggunakan dana DBH,” ungkapnya.

Sebagai perwakilan rakyat Batanghari, Patoni bersama anggota dewan lainnya meminta agar uang tunjangan ini dibayarkan paling lambat pada 15 Februari mendatang.

“Namun jika mereka ingin membayar dengan menggunakan DBH, tentunya ada mekanisme untuk pencairanya. Kita meminta OPD terkait menjelaskan kemana saja uang tersebut dialihkan,” jelasnya.

Dilain tempat, kepala dinas PDK Batanghari, Agung Wihadi tak berkomentar banyak. Ia hanya mengatakan bahwa dana sertifikasi guru itu akan segera dibayarkan dalam waktu dekat.

“Dak usah direkam tulis saja langsung, secepatnya akan dibayarkan,” katanya singkat

Sementara itu Jamila mewakili para guru di Kabupaten Batanghari, PGRI meminta agar tunjangan profesi guru (TPG) atau dana sertifikasi bulan Oktober dan November tahun 2020 segera dibayarkan, sebab dana tersebut sudah ditransfer pemerintah pusat ke kas daerah pada bulan November 2020 lalu.

Jamilah mengatakan, mereka sudah sudah mengetahui dari surat edaran dinas PDK bahwa dana sertifikasi itu sudah ditransfer oleh kementerian ke kas daerah.

“Sehingga teman profesi meminta kepada organisasi PGRI untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Dan hari ini DPRD memfasilitasi untuk melakukan rapat dengan OPD terkait,” pungkasnya.

Hadir para anggota DPRD, Perwakilan Guru, Kepala BKPSDMD, Kepala Bakeuda, Kepala Dinas PDK.

Editor : Lintang