MATTANEWS.CO, OKI – Saat lapangan tenis nyaris kosong mendapatkan prioritas setengah miliar rupiah, Pemkab OKI malah memangkas anggaran media lokal secara brutal. Publik mempertanyakan apa sebenarnya definisi ‘pelayanan dasar’ dalam logika anggaran pemerintah daerah.
Prioritas anggaran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tahun 2025 menjadi sorotan tajam. Di bawah klaim efisiensi, Pemkab justru mempertontonkan pola pengeluaran yang kontradiktif: dana miliaran rupiah dialokasikan untuk fasilitas internal yang disebut minim manfaat publik, sementara anggaran pelayanan dasar terancam terabaikan, termasuk anggaran kemitraan dengan media yang menjadi urat nadi informasi publik dan kelangsungan usaha pers lokal justru dipangkas hingga batas kritis.
Kontroversi utama bersumber dari rencana rehabilitasi lapangan tenis milik daerah. Pemkab OKI melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) menganggarkan Rp 496.500.000. Angka fantastis ini dipertanyakan mengingat data menunjukkan lapangan tersebut nyaris selalu kosong dan jika terpakai, hanya didominasi oleh aparatur pemerintah, alih-alih warga umum.
Kekhawatiran publik semakin memuncak setelah penelusuran di lokasi mengindikasikan pekerjaan rehabilitasi hanya sebatas pengecatan ulang. Tidak ditemukan perbaikan struktural atau peningkatan fasilitas signifikan.
Pola biaya besar ini semakin diperkuat dengan rencana pengeluaran besar lainnya. Rumah dinas Wakil Bupati juga diagendakan renovasi dengan anggaran sekitar Rp 6 miliar pada tahun anggaran yang sama.
Ironi prioritas ini semakin terlihat bila mencermati kebijakan Pemkab terhadap sektor publikasi media di Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), yang merupakan kerjasama vital bagi media lokal, ternyata anggaran tersebut kian tergerus.
Tercatat di tahun 2023 anggaran publikasi mencapai Rp.3 Miliar, lalu menyusut menjadi Rp.1 Miliar di tahun 2025, kemudian terjuan bebas di tahun 2026 mendatang dengan proyeksi anggaran hanya Rp.300 juta. Bandingkan dengan anggaran rehab lapangan tenis dan renovasi rumah dinas wakil Bupati.
Pemangkasan dari Rp 3 Miliar ke Rp 300 Juta dalam tiga tahun adalah pemotongan anggaran yang brutal. Dengan pemangkasan ekstrem ini, narasi bahwa Pemda seolah hendak membunuh perlahan pengusaha media lokal mengingat hampir 80 persen pekerja media di OKI bergantung pada kerjasama ini menjadi sulit dihindari.
Lalu, pertanyaan kritis pun mengemuka yakni, apakah proyek renovasi rumah dinas dan rehab lapangan tenis yang sepi pengguna ini termasuk dalam ‘pelayanan dasar’ yang diutamakan oleh Pemkab OKI di tengah kebijakan efisiensi?.
Ketua Serikat Pemuda dan Masyarakat Sumsel, Yovi Maitaha, menilai keputusan anggaran tebang pilih ini melukai rasa keadilan. Dengan anggaran renovasi senilai ratusan juta ia menegaskan agar dikaji ulang,
“Penganggaran setengah miliar untuk pengecatan ulang lapangan tenis sulit diterima logika,” tegas Yovi.
Ia mengingatkan bahwa praktik seperti ini rentan melanggar aturan pengelolaan keuangan negara. Jika terdapat indikasi penyimpangan, ia menyebut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menjerat pelaku.
Ia menambahkan, dana tersebut seharusnya dialihkan untuk kebutuhan dasar masyarakat, seperti perbaikan sekolah atau ruang publik yang benar-benar layak, termasuk memperhatikan komunitas pekerja media.
Hingga berita ini diturunkan, Pemkab OKI memilih bungkam. Publik kini menuntut klarifikasi tidak hanya soal biaya fantastis pengecatan lapangan tenis, tetapi juga alasan logis di balik kebijakan anggaran yang seolah sengaja memiskinkan ekosistem media lokal demi membiayai kemewahan fasilitas internal.
“Ketika proyek fasilitas pribadi bernilai tinggi dipertahankan, sementara dana kemitraan media yang penting bagi fungsi kontrol sosial dipangkas, legitimasi kebijakan publik Pemkab OKI telah terkikis oleh praktik tebang pilih yang nyata,” tandasnya.
